Wagub DKI Ajak Semua Pejabat Laporkan Harta Kekayaan

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahnad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza mengimbau agar seluruh pejabat di Pemprov DKI untuk melaporkan harta kekayaannya melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaporan ini bertujuan untuk memantau harta kekayaan pejabat negara baik legislatif maupun eksekutif serta direksi BUMD sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. 

Baca juga: Delapan Napi Luka Berat akibat Kebakaran LP masih Dirawat Intensif

Imbauan Ariza ini disampaikannya manakala menanggapi masih banyaknya anggota DPRD DKI serta direksi BUMD DKI yang belum membuat LHKPN.

"Ya tentu kami mengajak semua pihak untuk segera melaporkan. Ini masalah tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita sebagai pejabat di eksekutif dan legislatif. Tentu saya yakin dalam waktu dekat anggota dewan akan menyampaikan laporan LHKPN ya," ungkapnya di Balai Kota.

Sementara itu, baru 62,04% anggota DPRD DKI Jakarta yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun ini. Total sebanyak 67 orang dari 106 orang tercatat melaporkan. Dari jumlah tersebut, 61 orang laporannya sudah lengkap dan sisanya laporan 6 orang belum lengkap. Di antara jumlah tersebut ketua DPRD DKI sudah melaporkan LHKPN. Kemudian, ada 3 orang dari total 4 orang wakil ketua DPRD DKI yang sudah melaporkan LHKPN.

Rinciannya: 

1. Fraksi Demokrat jumlah anggota 9 orang. Telah lapor LHKPN 6 anggota (66,7%). Belum lapor 3 orang

2. Fraksi PAN jumlah anggota 8 orang. Telah lapor LHKPN 4 anggota (50%). Belum lapor 4 orang. 

3. Fraksi Gerindra jumlah anggota 18 orang. Telah lapor LHKPN 13 anggota (77,2%). Belum lapor 5 orang

4. Fraksi Golkar jumlah anggota 7 orang. Telah lapor LHKPN 6 anggota (83,3%). Belum lapor 1 orang

5. Fraksi PKS jumlah anggota 17 orang. Telah lapor LHKPN 8 anggota (47%). Belum lapor 9 orang

6. Fraksi PKB jumlah anggota 5 orang. Telah lapor LHKPN 3 anggota (60%). Belum lapor 2 orang

7. Fraksi NasDem jumlah anggota 7 orang. Telah lapor LHKPN 2 anggota (28,7%). Belum lapor 5 orang

8. Fraksi PPP jumlah anggota 1 orang. Sudah lapor LHKPN 1 orang (100%).

9. Fraksi PSI jumlah anggota 8 orang. Telah lapor LHKPN 8 orang (100%).

10. Fraksi PDIP jumlah anggota 24 orang. Telah lapor LHKPN 13 anggota (54,17%). Belum lapor 11 orang

Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan pihaknya sudah optimal mengupayakan agar semua anggota DPRD melakukan pelaporan tersebut setiap tahun. 

"Sebenarnya tidak ada kendala. Kami juga sudah menyurati ke dewa. Pak Ketua DPRD juga sudah menyurati untuk mengingatkan. Cuma kayaknya harus door to door. Kalau cuma surat itu mereka suka lupa atau engga dibaca," ungkapnya saat dikonfirmasi. (OL-6)