Jumat 23 Juli 2021, 16:03 WIB

PPKM Level 4, Toko Kelontong Makin Tertekan Pandemi

Hilda Julaika | Megapolitan
PPKM Level 4, Toko Kelontong Makin Tertekan Pandemi

MI/Ferdinandus
Pedagang di Kota Larantuka, Flores Timur resah karena daya beli masyarakat turun sejak wabah korona.

 

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah menetapkan PPKM level 4 berlaku di wilayah Jakarta. Hal ini mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan rakyat selama PPKM darurat. Karena alokasi dana bantuan sosial (bansos) yang dianggarkan saat ini dinilai belum mencukupi.

Baca juga: Bantah Ombudsman, Wagub DKI: Kasus Berkurang Karena PPKM

Menurut Lukman, salah satu kelompok yang paling terdampak PPKM darurat adalah pedagang warung kelontong.

“Pembatasan mobilitas warga ke luar rumah membuat pendapatan mereka (pemilik warung kelontong) menurun,” kata Lukman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/7).

Pihaknya pun mengajak warga Jakarta belanja di warung terdekat untuk membantu membangkitkan perekonomian rakyat kecil. Karena dengan membeli kebutuhan harian di warung tetangga, roda perekonomian UMKM akan berputar kembali.

“Ayo kita biasakan belanja di warung tetangga. Ini harus jadi gerakan gotong royong untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi,” ajak Lukman. 

Menurut bung Lukman, sapaan akrabnya, gerakan belanja di warung tetangga juga merupakan wujud perlawanan terhadap dominasi ritel modern yang makin menjamur di pelosok Jakarta.

“Daripada kita memperkaya peritel modern kapitalis, lebih baik sejahterakan warung kecil tetangga dan pasar tradisional kita,” imbau Lukman.

Sebelumnya Lukman menyebut keberadaan ritel modern di Jakarta sudah kebablasan. Pemprov DKI perlu mengevaluasi perizinan minimarket yang terlalu banyak dan mengancam keberadaan pedagang kecil.

"Saya lihat Indomaret dan Alfamart di Jakarta ini sudah terlalu banyak. Bahkan berdiri berhadapan atau berdampingan," kata Lukmanul Hakim.

Ditambah lagi dengan dugaan banyak ritel modern yang menyalahi zonasi karena terlalu dekat dengan pasar tradisional, atau bahkan tidak mengantongi izin.

“Harus dievaluasi lagi perizinannya. Bahkan jika perlu dipertimbangkan untuk moratorium izin baru karena ini sudah kebablasan,” pinta Lukman.

Terakhir, Lukman berpesan kepada pemprov DKI Jakarta agar bersikap adil dalam menegakkan aturan. Untuk tidak hanya tegas kepada pedagang kecil, tapi kendur saat berhadapan dengan ritel modern yang dinaungi korporasi besar.

“Saya lihat kurang adil ya, pedagang di pasar tradisional hanya boleh buka delapan jam, sedangkan beberapa minimarket bisa beroperasi 24 jam. Pemprov DKI harus berani tegas menindak minimarket yang melanggar aturan,” pungkas Lukman. (OL-6)
 

Baca Juga

ANTARA/Suwandy

Disdik Kota Bekasi: Tidak Ada Paksaan Pelajar Beli Seragam Baru

👤Rudi Kurniawansyah 🕔Minggu 26 September 2021, 10:25 WIB
Siswa-siswi yang kurang mampu bisa menggunakan seragam yang tidak harus...
MI/RAMDANI

1.500 Sekolah Bakal Pembelajaran Tatap Muka, DPRD DKI: Masih Relevan

👤¬†Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 26 September 2021, 09:52 WIB
Jika ditambah dengan 610 sekolah yang sudah menerapkan PTM sejak 30 Agustus silam, ada total 1.500 sekolah yang akan menerapkan...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Cara Giring Kritik Anies Tidak Mendidik Bagi Generasi Muda

👤¬†Selamat Saragih 🕔Minggu 26 September 2021, 09:28 WIB
Pernyataan Plt Ketum PSI, Giring Ganesha, menuding Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, 'pembohong' kalimat ini tidak ...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Cegah Konflik di Myanmar semakin Memburuk

Bentrokan antara pasukan perlawanan bersenjata dan militer dalam beberapa hari terakhir telah mendorong gelombang evakuasi baru di wilayah barat laut

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya