Sabtu 19 Juni 2021, 16:35 WIB

Soal Rem Darurat, Wagub DKI: Tunggu Pemerintah Pusat

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Soal Rem Darurat, Wagub DKI: Tunggu Pemerintah Pusat

Antara/Galih Pradipta.
Petugas kebersihan melintas di depan mural tentang pandemi covid-19 di Kawasan Tebet, Jakarta.

 

KASUS baru covid-19 di Jakarta telah naik sepekan terakhir. Sejak Minggu (13/6), penambahan kasus baru covid-19 di Jakarta menyentuh angka di atas 1.000 kasus.

Bahkan dua hari terakhir angkanya telah di atas 4.000 dan mencapai 4.737 kasus pada Jumat (18/6). Ini kasus baru terbanyak semenjak pandemi melanda Ibu Kota.

Namun demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, pihaknya tak bisa serta merta menarik rem darurat alias kembali menerapkan PSBB. Hal tersebut harus dilakukan atas arahan dari pemerintah pusat karena Pemprov DKI selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat atas segala perkembangan kasus yang terjadi di Jakarta.

Ia pun menegaskan belum diambilnya kebijakan rem darurat bukan terkendala oleh pemerintah pusat. Untuk sementara ini, Jakarta masih menerapkan PPKM Mikro hingga 28 Juni mendatang.

"Tidak. Belum. Kami tunggu pemerintah pusat," kata pria yang akrab disapa Ariza itu pada Jumat (18/6) malam.

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Mantan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama meminta agar pemerintah pusat melakukan peningkatan protokol kesehatan di masyarakat dalam menghadapi lonjakan kasus covid-19 yang saat ini sedang terjadi.

Yoga yang juga mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara mengatakan, aturan pembatasan sosial saat ini harus lebih ketat dibandingkan dua minggu lalu karena saat ini wabah sedang mengganas. Tjandra menyebutkan salah satu langkah peningkatan prokes yang bisa dilakukan yakni sedang direncanakan oleh pemerintah pusat berupa 75% work from home (WFH) bagi seluruh kementerian.

"Bila kantor kementerian WFH 75% akan berdampak kepada hal-hal yang lain. Dampaknya besar. Seperti saya harus mengurus sesuatu ke salah satu kementerian Senin besok. Saya pikir ini kenapa enggak bisa lewat virtual saja. Karena kementerian tersebut belum WFH 75%, saya jadi mesti harus ke sana. Nah, ini salah satu contohnya. Ketika WFH 75%, pelayanan kepada masyarakat tetap bisa dilakukan virtual," paparnya dalam diskusi virtual Populi Center, Sabtu (19/6).

 

Selain itu, jika kementerian berani menerapkan 75% WFH, perusahaan swasta maupun BUMN yang berkaitan dengan kementerian tersebut dimungkinkan akan mengikuti kebijakan itu. (OL-14)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Vaksinasi di Kecamatan Tanah Abang Capai 60%

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 21 September 2021, 13:22 WIB
Camat Tanah Abang Dicky Suherlan mengatakan dengan capaian vaksinasi tersebut, wilayah Tanah Abang sudah dalam zona...
MI/Depi Gunawan

Warga Mulai Euforia, Pemkot Jakpus akan Intensifkan Patroli Malam Hari

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 21 September 2021, 12:33 WIB
Pemuda semakin ramai berkumpul di sekitar Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Bendungan Hilir, hingga di dekat...
MI/Yakub

Pemkot Jakpus tak akan Usut Vandalisme di Tugu Sepatu

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 21 September 2021, 12:24 WIB
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan hal tersebut hanya sebatas keisengan anak...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Awas Banjir Mengancam Kota Jakarta

KEKHAWATIRAN selalu menyelimuti sebagian warga Provinsi DKI Jakarta jika musim hujan kembali datang.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya