Jakarta tidak Siap Hadapi Gempa

KOTA Jakarta diakui Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai daerah rawan bencana.

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Jakarta rentan terhadap bencana, seperti banjir, gempa, krisis air, amblesnya permukaan tanah (subsidence), kebakaran permukiman, puting beliung, rob, dan pengaruh kenaikan muka air laut yang dapat meningkatkan intrusi air laut ke daratan.

"Faktor kerentanan bencana, baik kerentanan sosial ekonomi masyarakat maupun lingkungan juga meningkat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta, risiko bencana sangat tinggi," kata Sutopo di Jakarta, Sabtu (9/4).

Selain itu, kata dia, Jakarta sesungguhnya juga rawan terhadap gempa.

Pusat gempa, jelas dia, memang bukan berasal dari Jakarta, melainkan dari sekitar Jakarta, seperti Selat Sunda, selatan Jawa, dan sesar di daratan di wilayah Jawa Barat.

Data sejarah memperlihatkan wilayah Jakarta (Batavia) hancur akibat gempa di darat dari pusat gempa di Jawa Barat pada 4-5 Januari 1699.

Selanjutnya, gempa hebat melanda Batavia lagi pada 1780.

Pada Agustus 1883, Jakarta terkena dampak gempa dan tsunami dari letusan Gunung Krakatau. Gempa bumi selalu memiliki pengulangan waktu.

"Artinya, suatu saat pasti terjadi kembali karena terkait dengan pergerakan lempeng bumi. Apalagi, wilayah Jakarta berada di atas tanah yang relatif tidak stabil. Tanah aluvial dan tidak stabil itu akan membuat rambatan energi gempa yang besar," beber Sutopo yang juga dosen di Fakultas Manajemen Bencana Universitas Pertahanan Indonesia.

Sementara itu, jelas Sutopo, tata ruang Jakarta yang ada saat ini belum mengakomodasi semua ancaman bencana yang ada.

"Kalau untuk banjir tentu sementara dikerjakan, tetapi untuk menghadapi gempa belum disiapkan dengan baik. Begitu juga dampak kolateral gempa, seperti kebakaran, gas beracun dari bahan kimia, bahan bakar mudah meledak dan lainnya, belum disiapkan kontingensinya," kata Sutopo.

Kondisi itu, sambung dia, menyebabkan Jakarta termasuk kota besar dengan indeks risiko tinggi.

Permukiman padat dengan jalan-jalan yang sempit dan hidran terbatas akan menyulitkan penanganan kebakaran saat terjadi gempa. Belum lagi masyarakat dan pemda belum siap menghadapi gempa.

Banyak juga karyawan di gedung bertingkat yang tidak tahu Jakarta rawan gempa.

"Tidak tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa. Minimnya sosialisasi dan geladi menyebabkan risiko makin tinggi," lanjutnya.

Ditambahkan pengamat tata ruang, Yayat Supriyatna, pembangunan di Jakarta hendaknya benar-benar mempertimbangkan aspek ancaman bencana.

"Misalnya, tata ruang disiapkan dengan baik untuk mengantisipasi segala potensi bencana yang ada. Harus diakui, Jakarta ini kota dengan potensi ancaman yang sangat tinggi," kata Yayat.

Selain memetakan wilayah DKI Jakarta yang rawan bencana, semua aspek pembangunan juga harus mempertimbangkan bencana.

"Kalau mau membangun aspek bencana haru dipikirkan, termasuk revitalisasi pembangunan, misalnya, menempatkan warga dari daerah rawan bencana ke tempat yang lebih aman. Mana daerah rawa atau tepi sungai sebaiknya tidak dijadikan hunian. Termasuk masyarakat harus disosialisasikan tentang zero accident sehingga saat bencana datang mereka lebih sigap," pungkas dia. (Ths/I-2)