Batasi Usia Kendaraan Pribadi, Pemprov DKI Usulkan Revisi UU LLAJ

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta serius melakukan program pengendalian kualitas udara di Jakarta salah satunya melalui pembatasan usia kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan untuk membatasi usia kendaraan umum sudah diatur dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Ia menyampaikan dalam berbagai diskusi usulan agar pembatasan usia kendaraan pribadi masuk ke dalam substansi UU melalui revisi sudah dilakukan. "Dalam berbagai diskusi sudah diusulkan," kata Syafrin di Balai Kota, Selasa (9/3).

Baca juga: Animo Pedagang Pasar Cisalak Depok Divaksinasi Covid Tinggi

Menurutnya, kebijakan pembatasan usia kendaraan ini tidak akan bisa dilakukan apabila tidak didorong melalui revisi UU LLAJ itu. Untuk itu, ia berharap agar revisi UU itu bisa segera dibahas di DPR RI sehingga kebijakan Pemprov DKI tidak terbentur regulasi induk di tataran pemerintah pusat.

"Tetapi kembali lagi bahwa pengaturan yang ada di Jakarta itu akan diselerasakan dengan pengaturan di atasnya. Di mana sesuai UU 22/2009 bahwa untuk pembatasan usia kendaraan bermotor pribadi itu belum diatur. Artinya, jika itu diterapkan tetap harus menunggu pengaturan dalam UU," imbuhnya.

Di sisi lain, pihaknya tetap menargetkan pembatasan usia kendaraan baik pribadi maupun umum untuk mengurangi polusi udara. Pembatasan usia kendaraan baik umum maupun pribadi dipatok pada usia 10 tahun.

"Jadi sesuai Instruksi Gubernur 66/2019, salah satu diatur di sana terkait target pembatasan operasional kendaraan bermotor pribadi, itu tahun 2025, yang sepuluh tahun ke atas, itu targetnya di 2025 tidak diperbolehkan," ujarnya. (OL-6)