Nakes Penerima Vaksin di Jakarta Melonjak Hampir 100%

KETUA Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho memaparkan penyebab terjadinya sejumlah peristiwa dalam proses vaksinasi covid-19 di Jakarta.

Peristiwa yang dimaksud adalah terjadinya antrean panjang lansia yang ingin divaksin covid-19 di RSUD Kembangan hingga viralnya aksi selebgram Helena Lim yang mengunggah keberhasilannya mendapatkan jatah vaksin di Puskesmas Kebon Jeruk.

Teguh menyebutkan hal itu terjadi karena gagalnya sistem data dari Kementerian Kesehatan yang bersifat top-down. Seharusnya, Kemenkes melakukan simulasi proses vaksinasi sehingga apabila data top-down ini gagal, bisa dibuka pendaftaran manual dan dukungan verifikasinya bagi Dinas Kesehatan di tiap daerah.

Baca juga: KPK: Penyidikan Kasus Suap Pajak Berasal dari Laporan Publik

"Karena data top-down ini gagal, tidak mampu memisahkan penerima vaksin berdasarkan kategorinya atau sektornya. Banyak tenaga kesehatan juga yang tidak terdaftar akhirnya, Dinkes DKI berinisiatif membuka pendataan manual. Tapi akibatnya banyak yang memanfaatkan hal ini. Akhirnya jumlah penerima vaksin dari sektor nakes saja melonjak jadi 244 ribu orang," kata Teguh, Kamis (4/3).

Padahal Dinkes DKI Jakarta pernah mengemukakan bahwa jumlah nakes yang menjadi sasaran vaksinasi hanya 131ribu orang.

Teguh mengatakan hal ini terjadi juga karena Dinkes DKI membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para nakes maupun para tenaga penunjang kesehatan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan vaksin.

"Kalau dokter, perawat dan apoteker akhirnya merujuk data organisasi profesi. Yang bikin rumit adalah tenaga penunjang seperti kebersihan, administrasi dan lain-lain yang ada di faskes. Ini hanya mengandalkan kejujuran para pemberi kerja. Maka muncullah kasus selebgram Helena Lim itu," ujar Teguh.

Hal ini kembali terjadi pada giliran vaksinasi kelompok lansia. Pendataan dan pendaftaran Kemenkes lagi-lagi kurang handal. Dalam sistem Kemenkes, data top-down dinilai kurang dan tidak turut serta memberikan jadwal vaksinasi.

Lagi-lagi Dinkes di seluruh daerah harus bekerja ekstra untuk memverifikasi para lansia tersebut agar memastikan yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai lansia yang berhak diprioritaskan untuk vaksinasi.

"Iya dari sisi Kemenkes membuka pendaftaran seluas-luasnya tapi tidak ada verifikasi. Verifikasi tetap harus dilakukan Dinkes. Dinkes DKI pun berinisiatif mengecek ke RT, RW, kelurahan, hingga anggota Babinkamtibmas. Padahal dari sisi tenaga, Dinkes juga kekurangan," kata Teguh.

Ia pun memperkirakan waktu vaksinasi covid-19 bisa lebih lambat selesai dibandingkan yang diharapkan.

"Ya nanti berefeknya dua, pada waktu dan efektivitas sasarannya. Bisa jadi waktu vaksinasi lebih lama dan orang-orangnya tidak akurat. Akan ada yang mengaku-ngaku sebagai lansia padahal belum," tukasnya.

Pihaknya pun saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap proses vaksinasi covid-19. Nantinya bahan evaluasi ini akan diserahkan kepada Dinkes DKI serta Kemenkes. (OL-6)