Pemprov DKI Bertekad UNBK 100% di Masa Datang

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana pelaksanaan ujian nasional pada tahun berikutnya tidak lagi menggunakan kertas. Untuk itu, Pemprov DKI akan bekerja sama dengan universitas swasta untuk masa peralihan dari sistem kertas ke komputer.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, untuk tahun ini, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di wilayah DKI belum 100%. Namun, pria yang biasa dipanggil Ahok itu mengatakan sudah ada beberapa universitas swasta yang menawarkan diri untuk pelaksanaan UNBK.

"Sebetulnya, tahun ini bisa (pelaksanaan UNBK 100%) kalau kita mau. Bisa dipakai di universitas swasta. Misal di Binus. Di sana kan komputer lengkap," ungkap Ahok seusai memantau pelaksanaan ujian nasional di SMAN 30 Jakarta, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (4/4).

Namun, menurut Ahok, untuk menjalankan rencana tersebut ada beberapa kendala. Misalnya, soal administrasi yang perlu dibenahi.

Untuk kerja sama tersebut, Ahok mengatakan, para siswa yang melaksanakan UNBK akan menggunakan ruangan di universitas tersebut. Selain itu, perlu ada penandatanganan MoU antara Pemprov DKI dan universitas tersebut.

"Harus ada MoU dong, biar tidak fitnah. Nanti, kalau yang ujiannya di universitas swasta nilainya bagus semua, jadi gosip lagi," papar dia.

Mantan Bupati Belitung Timur juga itu akan menerima bantuan dari universitas swasta. Tapi, dia tegas menolak jika Pemprov DKI harus menyewa tempat.

"Kalau sewa saya tidak setuju. Pasti proyek lagi otaknya," papar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sopan Adrianto mengungkapkan, sistem UNBK akan terus diupayakan pada tahun-tahun berikutnya.

UNBK dianggap jadi jalan keluar setelah selama ini ujian nasional kerap menggunakan sistem kertas selalu diterpa masalah kebocoran kunci jawaban.

"Karena memang UNBK banyak varian soal, sehingga tidak memungkinkan bocor," tukas Sopan.

Ia juga mengklaim, saat ini, SMA Negeri yang menerapkan UNBK di Jakarta sudah hampir menyentuh angka 100%.

"Secara keseluruhan, tingkat SMA dan sederajat itu baru 40,97%, tapi kalau SMA negeri itu sudah hampir 100%, kemudian SMK itu 28,16%," kata dia. (MTVN/OL-3)