PENUTUPAN sementara perkantoran DPRD DKI Jakarta diperpanjang hingga 25 Januari 2021. Hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai penularan covid-19.
Penutupan tersebut diperpanjang juga menyesuaikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh Provinsi Jawa dan Bali hingga 25 Januari 2021, sesuai arahan pemerintah pusat.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan bernomor 005/-1.772.11 tentang perpanjangan penutupan kantor Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga: Wagub DKI Minta Masyarakat dan Pelaku Usaha Makin Patuh Prokes
"Saya mengikuti aturan pemerintah, aturan Pak Presiden. Jadi saya sampaikan penutupan kantor gedung DPRD diperpanjang sampai 25 Januari," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jakarta, Selasa (19/1).
Surat tersebut menerangkan bahwa semua kegiatan akan kembali normal pada Selasa (26/1). Sejumlah kegiatan yang telah terjadwal akan ditunda dan dijadwalkan kembali dalam rapat Badan Musyawarah.
Kemudian, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan DPRD tetap berkantor dengan kapasitas maksimal 25%. Hal itu sesuai pasal 9 dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
"Secara sistem sekretariat fungsi tetap berjalan normal, sebab 25% staf masih bekerja di kantor (work from office)," terang dia.
Politikus PDIP tersebut berharap seluruh warga Jakarta dapat mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan. Terutama membatasi aktivitas di luar rumah, tidak berkerumun, dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Kesadaran masyarakat penting, mengingat angka positif terus tinggi.
"Ayo kita sama-sama terapkan protokol kesehatan yang baik, sehingga angka penularan dapat menurun dan seluruh warga Jakarta dapat beraktivitas normal kembali," ajak dia. (OL-1)
