Presiden: Salurkan Bansos Sejak Januari

PEMERINTAH melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp45,1 triliun ditujukan untuk program kartu sembako yang menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Tiap-tiap keluarga akan memperoleh Rp200 ribu per bulan.

Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Tambah Lahan Pemakaman

Kemudian, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan dana Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM.

Selanjutnya, untuk bansos tunai, pemerintah menyiapkan Rp12 triliun yang akan dibagikan kepada 10 juta KPM. Mereka akan memperoleh Rp300 ribu selama empat bulan terhitung Januari hingga April.

Ada pula program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun dan yang terakhir diskon tarif listrik selama 6 bulan ini sebesar Rp3,78 triliun.

Presiden Joko Widodo menekankan seluruh bansos tersebut harus dapat disalurkan sejak Januari. Dengan begitu, program jaring pengaman sosial akan efektif menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

"Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko (PMK Muhadjir Effendy) dan Bu Mensos (Tri Rismaharini). Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12).

Kepala Negara juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar penyaluran bansos dilakukan secara tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan. (OL-6)