Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah adanya pembiaran kerumunan di acara Rizieq Shihab. Acara tersebut berupa pernikahan putrinya Sharifa Najwa Shihab sekaligus perayaan Maulid Nabi.
Menurut Ariza, sapaan karibnya, tidak ada pembiaran pada kerumunan tersebut karena sudah melalui koordinasi. Adapun Satpol PP tidak bisa melakukan penertiban pada acara tersebut karena perlu ada koordinasi dengan pihak lainnya. Salah satunya pihak kepolisian.
“Itu bukan pembiaran. Semua sudah dilalui dan dikoordinasikan. Satpol PP itu kan tugasnya menertibkan, dalam tugas-tugasnya juga berkoordinasi dengan para pihak, termasuk kepolisian dan pihak lainnya. Jadi enggak ada kebijakan yang diambil sepihak. Kita ini pemerintah, yang namanya pemerintah itu berkoordinasi satu sama lain,” papar Ariza, Selasa (18/11) malam.
Baca juga: Polisi: Keselamatan Rakyat Jadi Acuan Tindak Tegas Acara Rizieq
Selain itu, dari segi antisipasi kerumunan, menurutnya tidak ada surat izin dari pihak Front Pembela Islam (FPI) kepada Pemprov DKI.
Ariza mengatakan surat izin keramaian harus ditujukan kepada Kepolisian sehingga bukan di bawah Pemprov DKI secara langsung. Ia pun memastikan tidak ada surat izin kerumunan kepada pemerintah.
“Izin keramaian itu bukan kepada Pemprov DKI. Izin keramaian itu kepada Kepolisian. Kalau kepada Pemprov DKI, umpamanya mau pinjam Monas,” klaimnya.
Adapun terkait dengan surat imbauan dari Pemkot Jakarta Pusat diterbitkan untuk merespons informasi dari media sosial terkait rencana acara Rizieq. Pihaknya menyebut itu hanya sekedar inisiatif dari Pemprov DKI.
“Surat itu kan karena kita tahu mau ada (acara). Itu kan berita di media sosial ramai, kita berinisiatif. Nah itu kan luar biasa kita berinisiatif,” jelasnya.
“Pokoknya informasi yang kami terima adalah tim kita mendengar adanya rencana (Maulid), untuk itu Pemprov DKI melalui kota madya, melalui Pak Wali Kota Jakpus melayangkan surat agar pelaksanaan kegiatan memenuhi protokol covid-19,” pungkasnya. (OL-1)
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan tantangan wagub DKI adalah covid-19, banjir, kemacetan termasuk tantangan perekonomian pascacovid-19
Ketua DPRD DKI meminta wagub KI Riza Patria untuk menyelesaikan kemacetan dan banjir yang merupakan masalah menahun di Jakarta, kendati saat ini sedang dilanda pandemi covid-19
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyarankan Ahmad Riza Patria (wakil gubernur DKI) membantu Gubernur DKI Anies Baswedan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap dengan lengkapnya komposisi kepala daerah di DKI akan membuat kinerja Pemprov DKI semakin baik.
Jakarta adalah episentrum covid-19 dengan jumlah kasus terbanyak saat ini di Indonesia yakni dengan 2.447 kasus positif.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad mengungkapkan prioritas utama wakil gubernur (wagub) terpilih Ahmad Riza Patria ialah menangani covid-19 bersama Gubernur Anies Baswedan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved