Jakarta Terima Keluhan Terbanyak soal Bansos

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat Provinsi DKI Jakarta menerima paling banyak keluhan terkait bantuan sosial. KPK menyebut sebanyak 76 keluhan dialamatkan ke pemprov DKI.

Provinsi lain di bawah DKI berikutnya adalah Jawa Barat (32 keluhan), Jawa Timur (12 keluhan), dan Jawa Tengah (7 keluhan).

Baca juga: Begal Sepeda Masih Marak, Polri Nilai Perlu ada Panic Button

Sedangkan empat Kabupaten/Kota yang mendapatkan keluhan terbanyak adalah Kota Surabaya (79), Kabupaten Bogor (49), Kabupaten Tangerang (45), serta Kota Bandung (43).

Berdasarkan data per 13 November 2020, KPK menerima 1.677 keluhan. Dari angka tersebut, 583 aduan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Adapun keluhan terbanyak--yakni 736 keluhan--terkait dengan masyarakat yang belum menerima bantuan, padahal sudah mendaftar.

Menurut Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, untuk data yang masuk dalam aplikasi Jaga tersebut timnya memastikan terlebih dahulu apakah para pengadu benar-benar memenuhi persyaratan. Terkait keluhan soal belum menerimanya bansos misalnya, Pahala mengatakan orang tersebut harus benar-benar terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Ini sebenarnya kalau menurut kita, menggambarkan di mana data bansos tidak berubah, masih jelek," kata Pahala kepada Media Indonesia, Sabtu (14/11).

Pahala menjelaskan saat pemerintah membagikan bansos di awal pandemi covid-19, DTKS milik Kementerian Sosial menggunakan data tahun 2015 sebagai rujukan. Saat itu, muncul banyak permasalahan soal distribusi bansos tersebut, misalnya salah sasaran.

"Sekitar Juni sampai sekarang, kemajuannya sangat minor. Yang berubah update administrasi, misal namanya. Kita minta updet-nya sama NIK (Nomor Induk Kependudukan)," ujar Pahala.

Menurutnya, pemerintah daerah harus terus mengupdate data. Ia mengatakan selama pandemi covid-19, data seharusnya diperbaharui setiap tiga bulan sekali. Selain soal data, proses distribusi bansos juga menjadi persoalan sendiri.

Di DKI, kata Pahala, penyaluran bansos saat ini tidak disasarkan ke setiap orang seperti penyaluran sebelumnya di awal pandemi.

"Lihat di DKI, (bansos) kasih ke RW, RW-nya silakan bagiin, nggak pakai nama. Karena nggak per orangan ternyata, jadi dia dibagi ke aparat. Dulu yang kita bayangkan per orangan," tandasnya. (OL-6)