Fokus ke Infrastruktur Cegah Banjir

KETUA Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan anggaran banjir harus difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan kapasitas air tertampung. Jika tidak, sudah dipastikan banjir akan tetap ancaman rutin bagi DKI Jakarta setiap tahun.

"Saya selaku ketua pansus tidak bosan-bosannya mengingatkan anggaran harus difokuskan ke pembangunan infrastruktur yang tentu dampaknya meningkatkan kapasitas daya tampung air," kata Zita di Jakarta, kemarin.

Menurut Zita, kapasitas sungai saat ini di Jakarta hanya total 950 meter kubik per detik. Karena itu, rata-rata debit air (banjir) tahunan mencapai 2.100-2.650 meter kubik per detik. "Jadi, fokus di situ saja." ujar Zita.

Dia menambahkan, Pemprov DKI juga dinilai perlu meningkatkan perluasan lahan hijau dan lahan resapan air.

Menurut Zita, ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta kini hanya 9,98%. Padahal, luasan RTH yang dibutuhkan untuk menyerap air sebesar 30%.

Karena itu, Zita mengkritik Pemprov DKI yang berencana mengandalkan sumur resapan. Nyatanya, jumlah sumur resapan di Jakarta hanya 1.772 titik. Padahal, jumlah sumur resapan yang dibutuhkan sebanyak 1,8 juta titik.

"Tentu itu hal yang mustahil untuk menghilangkan genangan dalam 6 jam. Ada beberapa rekomendasi lainnya yang lengkap sedang disusun Pansus Banjir dan segera insya Allah selesai bulan ini," ujar Zita.

Zita pun menilai Pemprov DKI mulai sadar dan serius dalam menangani permasalahan banjir. Hal itu terlihat dari postur anggaran banjir pada 2021, mayoritas digunakan untuk pembangunan infrastruktur banjir.

Dengan kondisi itu, lanjut Zita, manfaat dari program penanganan banjir baru bisa dirasakan dua sampai tiga tahun ke depan.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan anggaran untuk penanganan banjir yang disiapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) 2021 mencapai Rp4,05 triliun.

Besaran dana tersebut diterima dari pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar sebesar Rp3,1 triliun, sedangkan sisanya dari APBD DKI Jakarta.

"Karena memang masalah di Jakarta itu ada tiga, yakni macet, banjir, dan pandemi covid-19. Untuk banjir ini, saya minta komitmennya untuk kerja yang betul," ujar Prasetio.

Nantinya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI untuk penanganan banjir. Upaya tersebut dilakukan agar banjir yang diakibatkan program revitalisasi trotoar di sejumlah wilayah di Jakarta tidak terulang.

Kepala Dinas SDA DKI Juaini menjelaskan sebagian besar dari anggaran banjir tersebut akan digunakan untuk pembebasan lahan seperti dalam proyek pelebaran kali dan pembangunan waduk.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sistem polder pengendali banjir, revitalisasi pompa pengendali banjir, dan pembangunan tanggul pengaman pantai (NCICD A).

Berikutnya ialah pembangunan drainase vertikal, perencanaan dan pengembangan flood supporting information system, dan penataan kawasan Kota Tua. (Ssr/Hld/J-1)