Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEJUMLAH awak media dilarang masuk ke alun-alun Kota Depok yang ingin memastikan informasi yang beredar adanya kerusakan fasilitas pembangunan yang dibawah naungan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok.
Selain fasilitas pembangunan, dikabarkan juga banyak sampah yang berserakan di area alun-alun.
Meski sudah dijelaskan tujuan, meski sudah menunjukkan ID card tetapi sekuriti yang bertugas kukuh tak membolehkan.
"Kami hanya menjalankan amanah untuk tidak membolehkan masuk ke area alun-alun," ungkap seorang Securiti, Jumat (2/10).
Janter, salah satu wartawan Depok mengaku jengkel dan kecewa berat dengan perlakuan secuiti yang melarang awak media menindaklanjuti laporan warga tersebut.
"Seperti ada yang tersembunyi di alun-alun ini sehingga awak media dilarang masuk area. Jangan-jangan benar banyak sampah berserakan, jangan-jangan banyak fasilitas alun-alun rusak kita tidak tahu karena memang dilarang, " sambungnya.
Baca Juga: Belum Sepekan Diresmikan Alun-Alun Kota Depok Rusak
Janter dan kawan-kawan perlu menginvestigasi area itu karena taman-taman, lampu dan huruf alun-alun pernah rusak beberapa hari usai peresmian tahun lalu.
Terlebih setelah ditutup untuk umum akibat pendemi covid-19 sejak 15 Maret 2020. " Itulah salah satunya yang mendorong kami melakukan penelusuran, " ungkapnya.
Menanggapi hal ini Kepala bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Iyai Gumilar menampik banyak sampah berserakan di alun-alun.
"Ah, masa sih ada sampah menumpuk di alun-alun. Nanti kita cek ya," kilahnya dihubungi Sabtu (3/10).
Ketika ditanya jika memang tidak ada yang disembunyikan kenapa sekuriti melarang wartawan.
"Soal itu kami tak tahu. Memang pengawasan alun-alun DLHK. Soal fasilitas alun-alun bagusnya tanya ke Disrumkim. Yang mengerjakan alun-alun kan Disrumkim bukan kami," dalihnya. (OL-13)
Baca Juga: Alun-Alun, Ikon Baru Kota Depok
Terlebih dulu dilakukan pendekatan dan upaya persuasif untuk mengimbau para pedagang hewan kurban musiman supaya tidak berjualan di Fasos dan Fasum
“Terlihat sekali arogansinya, pengambilan lahan fasos fasum ini dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan warga,” kata Ketua RW 08, Asmo Hari Prayogo
"Truk sudah dievakuasi. Gorong-gorongnya segera diperbaiki," kata Kadis Bina Marga DKi Jakarta Hari Nugroho ketika dihubungi Media Indonesia, Rabu (18/12)
Menurut Setiadi, ruko di tengah kompleks akan sangat mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga
Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar mengatakan ada 285 SIPPT/IPPT/IPPR yang akan ditagih kepada pemegang kewajiban untuk fasos dan fasum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved