2 Pekan PSBB, PSI Nilai Anies Lalai Tangani Covid-19

DUA pekan penerapan PSBB berlangsung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tak kunjung berbenah diri. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai masa pengetatan PSBB ini seharusnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas penanganan pandemi covid-19.

“Ini waktu bagi pemerintah untuk konsolidasi dan berbenah diri. Sehingga jika nanti status PSBB ketat dicabut, pemerintah sudah lebih siap mengatasi tantangan lebih besar,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo melalui keterangan resminya, Selasa (29/9/2020).

Fraksi PSI pun meminta Gubernur Anies Baswedan untuk tidak bermain data dan seolah memberikan harapan palsu jika kondisi pandemi covid-19 di Jakarta sudah tertangani dengan baik. Karena penambahan kasus positif harian masih di atas 1.000 kasus.

“Gubernur Anies mengklaim PSBB menurunkan kasus aktif dan nilai reproduksi. Tapi itu sesuai ekspektasi karena aktivitas turun, maka pasti penularan turun,” kata Anggara.

Ia menyesalkan Pemprov DKI juga tak kunjung meningkatkan kapasitas test, trace, isolate (TTI), di masa pengetatan PSBB ini. Dari hasil sidak di lapangan, Anggara menemukan masa tunggu hasil tes usap semakin panjang dari yang seharusnya 2 hari menjadi 7-8 hari.

“Ini meningkatkan risiko penularan karena selama menunggu, pasien masih mengira tidak terinfeksi dan masih berkegiatan padahal sudah positif covid-19,” kata dia.

Selain itu, konversi Rumah Sakit untuk menopang rumah sakit yang okupansi penuh juga terkendala dana BTT (Belanja Tidak Terduga) yang tak kunjung cair. Fakta tersebut ditemui saat melakukan sidak ke Rumah Sakit Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru yang menjadi penyangga RSUD Pasar Minggu yang mulai kewalahan menangani pasien covid-19.

“Sekarang tinggal itikad baik Gubernur apakah mau segera mencairkan dana tersebut, atau menunggu rumah sakit angkat tangan dulu,” ujar Anggara.

Baca juga: Para Menteri Jokowi Protes Kebijakan Anies soal PSBB

Dirinya meminta Pemprov DKI segera bertindak cepat dan kesalahan pada pelaksanaan PSBB Masa Transisi yang gagal menekan angka infeksi covid-19 di Jakarta.

“Pemprov tidak bisa bersantai, ini saatnya perbanyak tes, persingkat masa tunggu tes dan meningkatkan kapasitas rumah sakit. Jadi, nanti kalau jumlah kasus turun dan PSBB diubah menjadi PSBB Transisi, Jakarta lebih siap menghadapi kenaikan jumlah kasus,” pungkasnya. (Hld/A-3)