PSI : Pengetatan PSBB Jangan Ulangi Kesalahan di PSBB Transisi

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengulangi kesalahan pada pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi yang menyebabkan status diperpanjang berkali-kali setelah gagal menekan angka infeksi covid-19 di Jakarta.

“Pengetatan PSBB merupakan kesempatan langka untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan saat PSBB transisi. Pemprov DKI Jakarta harus konsekuen dengan kebijakannya, pengetatan PSBB ini harus disiapkan dengan benar dan jangan lagi mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan resminya, Senin (14/9).

Anggara mengungkapkan, di hari pertama pelaksanaan pengetatan PSBB di Jakarta, masih banyak informasi yang simpang siur dan tidak konsisten. Aturan mendetail mengenai pelaksanaan PSBB juga belum sepenuhnya diberikan sehingga membuat masyarakat bingung akan kebijakan PSBB yang baru ini.

“Sebelumnya dikatakan kita kembali ke PSBB sebelum masa transisi, tapi ternyata ini tidak beda jauh dari PSBB masa transisi. Tidak ada visi yang jelas dari apa yang mau dicapai dari pengetatan PSBB ini. Jangan sampai nanti diperpanjang berjilid-jilid karena tidak jelas kebijakannya,” tambahnya.

Pemprov DKI belum menentukan panjang masa penerapan PSBB yang terbaru, untuk itu PSI mengingatkan Pemprov DKI untuk menggunakan waktu sebaik mungkin.

Baca juga : Selama PSBB, Kepulauan Seribu Tutup untuk Orang Luar

“Jangan sampai pengetatan PSBB berjalan tanpa perubahan hasil. Semua mata masyarakat tertuju pada Pemprov DKI,” kata dia.

Untuk memastikan PSBB berjalan efektif, Fraksi PSI DKI Jakarta meminta Pemprov DKI melakukan 5 (lima). Pertama, Meningkatkan kapasitas tes Labkesda. Anggara mengkritisi Anies yang kerap membanggakan tingginya kapasitas tes di Jakarta, padahal kapasitas yang dimiliki Labkesda saat ini hanya mencapai 20-25% dari total tes di Jakarta dan sisanya berasal dari laboratorium swasta.

“Gubernur Anies harus berhenti membanggakan jumlah tes harian di Jakarta, jumlah ini bisa ditingkatkan jika Gubernur berniat meningkatkan kapasitas Labkesda,” kata dia.

Hal kedua yang harus dilakukan, meningkatkan jumlah penelusuran kontak erat kasus covid-19. Peningkatan jumlah tes harus diimbangi dengan penelusuran kontak erat kasus covid-19. Saat ini Puskesmas DKI Jakarta hanya menelusuri kontak hingga 3-5 orang saja, yang menyebabkan banyak kasus Orang Tanpa Gejala (OTG) yang tidak tahu kondisi kesehatannya dan menyebarkan virus ke lingkungannya.

Anggara meminta penelusuran kontak ditingkatkan menjadi 2-3 kali lipat hingga 30 orang per kasus. “Tenaga pelacakan ?di Puskesmas bisa ditambah, membentuk satuan khusus pembentukan atau bahkan melibatkan LSM yang memang bergerak di bidang kesehatan untuk melakukan ?contact tracing,” jelasnya.

Ketiga, menambah Kapasitas Ruang Isolasi. Mengacu pada Peraturan Gubernur 88 Tahun 2020 Pasal 20, Pemprov DKI mewajibkan warga yang positif covid-19 untuk melakukan isolasi terkendali di Wisma Atlet Kemayoran ataupun di beberapa hotel atau wisma yang telah ditunjuk oleh Pemprov DKI.

PSI meminta Pemprov DKI menanggung semua pembiayaan penggunaan wisma, hotel ataupun tempat penginapan maupun kebutuhan makan, minum dan obat selama isolasi.

“Jangan sampai nantinya membebankan biaya kepada pasien, yang akhirnya berujung pada penelantaran pasien karena tidak ada biaya,” ujar Anggara.

Lebih lanjut, Pemprov DKI harus memastikan mekanisme pasien yang diisolasi mendapatkan bantuan sosial dan perlindungan agar mereka tidak di-PHK.

“Apabila pasien isolasi merupakan kepala keluarga, Pemprov DKI juga harus memastikan kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi selama isolasi. Jika tidak, akan banyak orang menolak isolasi karena harus menanggung kebutuhan keluarganya,” jelasnya.

Keempat, menambah Jumlah Angkutan Umum. Dalam Pergub 88 Tahun 2020 Pasal 18 disebutkan Pemprov DKI akan membatasi jam operasional kendaraan umum dan kapasitas di dalam kendaraan umum.

“Ini berisiko menyebabkan penumpukan penumpang angkutan umum ketika jam pergi dan pulang kantor. Jangan sampai Pemprov DKI mengulangi kesalahan di awal PSBB Maret 2020, yang menyebabkan antrian panjang dan menyebabkan penumpang berdesak-desakan,” kritik Anggara.

PSI meminta Pemprov DKI untuk mengantisipasi hal ini dengan menambah jumlah angkutan umum agar tidak terjadi penumpukan penumpang. Dengan menambah jumlah angkutan umum, maka masa tunggu antar kendaraan menjadi lebih pendek, dan semakin banyak penumpang yang diangkut pula sehingga risiko penumpukan penumpang dapat berkurang.

Baca juga : Kang Emil Minta Orang Jakarta Jangan Jalan-jalan ke Puncak

Kelima, pemutakhiran data penerima dan mengubah bansos menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Anggara meminta Pemprov DKI Jakarta terus memperbaharui data penerima bansos akibat besarnya dampak pandemi yang menyebabkan pergeseran status ekonomi warga Jakarta.

“Yang tadinya tidak masuk daftar penerima bansos, tapi karena PHK, sekarang jadi membutuhkan bansos. Ini harus menjadi perhatian dari Pemprov DKI. Apalagi mengingat ketika masa PSBB yang lalu, masih ada yang tidak berhak menerima bansos, tapi mendapatkan bansos,” tambahnya.

PSI juga mendorong agar penyaluran Bansos diubah dari pemberian barang menjadi BLT. Anggara menuturkan cara ini akan mempercepat proses pemberian bantuan, mencegah kebocoran, dan menghindari penyebaran virus karena bisa dibagikan secara cashless tanpa tatap muka.

Selain itu, pemberian BLT juga dapat memutar roda perekonomian di masyarakat, karena penerima BLT akan berbelanja di toko-toko dan UMKM sekitar tempat mereka tinggal.

“Jika tetap membagikan bansos dalam bentuk barang, maka harus dipastikan bisa dipenuhi dengan cepat. Jangan mengulangi kesalahan di mana warga harus menunggu berhari-hari karena Pemprov DKI kesulitan mendapatkan suplai barang. Akan lebih baik jika Pemprov DKI bisa lebih aktif mengambil suplai barang dari koperasi dan UMKM,” kata Anggara. (OL-7)