PSBB Transisi tidak Efektif

EPIDEMIOLOG dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, menilai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di DKI Jakarta sudah tidak efektif menekan kasus covid-19 yang ada. Sejak 5 Juni, PSBB transisi di DKI sudah diperpanjang hingga empat kali.

“Transisi ini sebetulnya sudah tidak berdampak. PSBB sifatnya mendukung saja. Kasus covid-19 masih rawan di Jakarta,” ungkap Dicky di Jakarta, kemarin. #Ia mengatakan, hal yang paling penting saat ini ialah pelacakan atau tracing kepada warga yang terpapar covid-19. Pemprov DKI diminta untuk fokus pada strategi tes lacak tersebut.

Ia menyebut pembukaan tempat umum seperti perkantoran jadi momok baru klaster covid-19. “Aktivitas di perkantoran yang tetap berkegiatan normal seperti seakan-akan tidak ada pandemi berpotensi besar memunculkan peningkatan kasus dan klaster baru,” kata Dicky.

Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena pemimpin perusahaan tidak memiliki rasa krisis terhadap bahaya covid-19. “Masih banyak yang belum menerapkan work from home (WFH) dan mengurangi jumlah karyawan bekerja. Ini menggambarkan minimnya sense of crisis para pemimpin institusi tersebut,” ujarnya.

Ketaatan protokol kesehatan dari warga dan pengawasan yang masif dari DKI jadi salah satu cara pengendalian untuk menghindari kasus covid-19. Dicky juga mengatakan, masa kritis pandemi covid-19 masih berlangsung hingga Oktober mendatang.

“Itu pun jika kita relatif berhasil meredam. Masa kritis ini baru di Pulau Jawa. Pulau lainnya akan bervariasi waktunya,” tutur Dicky.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan DKI harus mengeluarkan terobosan baru dalam kebijakan PSBB transisi. “Mereka (Pemprov DKI) tidak ada terobosan, padahal kasus covid- 19 masih tinggi,” ucapnya.

Gilbert menyebut DKI terkesan mati kutu menghadapi penambahan kasus baru covid-19 sebab kebijakan baru yang dikeluarkan hanya membatasi pergerakan orang dengan penerapan kembali ganjil-genap.

Menurut dia, memutus rantai penyebaran covid-19 tidak hanya dengan membatasi pergerakan orang di perjalanan, tetapi juga membatasi pergerakan orang keluar dari lingkungan tempat tinggal.

“Paling banyak kan (penularan covid-19) di pasar tradisional dan permukiman. Kenapa enggak diberdayakan camat, lurah, RT, dan RW untuk bertanggung jawab dan melakukan kebijakan pembatasan wilayah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra, Mohamad Taufi k, setuju dengan perpanjangan kembali PSBB masa transisi. Menurutnya, selama kasus positif covid- 19 di Ibu Kota masih tinggi, PSBB transisi harus terus diperpanjang.

“Ini harus dibarengi gerakan disiplin protokol. Lalu, ada pengawasan yang lebih ketat dari Pemprov DKI. Awasi klaster atau daerah mana saja yang masih rawan (covid-19),” imbuhnya.

Ia setuju dengan adanya kebijakan denda progresif. Sanksi lebih berat, kata Taufik, bisa jadi efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan. #Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria berjanji pada perpanjangan PSBB transisi 14 hari ke depan, pemprov bakal memperketat peng awasan. (Ins/Ssr/Medcom/J-1)