REALISASI penataan kampung kumuh tahun ini agak tersendat karena sebagian besar anggaran pembangunan infrastruktur dan pembangunan kota lainnya dialihkan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Hal itu dikemukakan Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno, kemarin. “Tidak semuanya ke sana (covid-19), tapi ada beberapa yang bisa. Bisa dari APBD dan bisa kita cari-cari melalui CSR dan KSBB (kolaborasi sosial berskala besar),” ujar Retno.
Pada tahun ini, terang dia, Pemerintah Provinsi DKI berencana menata 11 rukun warga (RW). Penataan itu menggunakan anggaran
pendapatan belanja daerah (APBD) 2020. “Belum implementasi, baru perencanaan. Ada 11 RW akan kita tindaklanjuti tahun ini,” ujarnya.
Berdasarkan salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 dari laman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, sebanyak 10 RW ditata pada 2018 dan 40 RW pada 2019.
Kemudian, 56 RW ditata pada 2020, 46 RW pada 2021, dan 48 RW pada 2022. Retno menyebut total sebanyak 67 RW telah terealisasi pada tahun lalu. Pun anggaran yang digelontorkan mencapai Rp298 miliar.
“Seharusnya, tahun ini sebanyak 56 RW yang akan ditata. Namun, terkendala anggaran yang difokuskan untuk penanganan covid-19 makanya baru 11 RW saja yang akan ditindaklanjuti. Empat puluh lima RW sisanya masih CAP (community action plan). Kita lagi usahakan untuk cari pengembang dan CSR (corporate social responbility),” jelasnya.
CAP merupakan program kegiatan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjadi acuan keberlanjutan program penataan kawasan. Anggaran penataan kawasan berasal dari pihak ketiga. (Put/J-2)
