Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BADAN Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan memutuskan mengurangi keberadaan bus gratis di stasiun-stasiun KRL secara bertahap hingga Desember 2020.
"Bus gratis tetap dipertahankan hingga akhir tahun 2020, namun keberadaannya secara bertahap akan dikurangi," kata Kepala BPTJ Polana B. Pramesti dalam keterangan resminya, Senin (3/8).
Pengurangan bus gratis ini lantaran kehadirannya kurang diminati masyarakat khususnya untuk mengakomodir kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada KRL karena kemampuan finansial yang terbatas manakala mereka tidak tertampung sebagai bagian dari penegakan protokol kesehatan.
"Pengurangan bus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dinamika kondisi yang terjadi di setiap saat," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui BPTJ dan Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan DKI meluncurkan bus gratis guna mengurangi antrean KRL.
Baca juga: DKI Siapkan 50 Bus Gratis bagi Warga Bodetabek
Sejauh ini kebijakan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut dengan menyediakan bus gratis setiap Jumat sore dan Senin Pagi sejak Mei lalu. Setelah dilakukan evaluasi, dipandang perlu kebijakan yang lebih komprehensif agar terwujud solusi berkelanjutan terhadap permasalahan tersebut.
Polana menjelaskan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak di antaranya para pakar/pemerhati transportasi telah berhasil memetakan karakteristik pengguna KRL.
"Hasil pemetaan ini menjadi landasan kami dalam menyusun kebijakan yang lebih menyeluruh dan tentunya juga mempertimbangkan kemungkinan pandemi masih berlangsung lama," jelas Polana.
Oleh karena itu, kebijakan yang diambil pada prinsipnya harus mampu menjamin ketersediaan layanan transportasi dengan tetap menegakkan protokol kesehatan, menjangkau keseluruhan segmen masyarakat serta berdampak positif pada aspek keberlanjutan layanan transportasi itu sendiri.(OL-5)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Bagi penonton yang akan menyaksikan pertandingan Indonesia vs Arab Saudi secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), ada berbagai rute transportasi umum yang bisa jadi pilihan.
Bila empat angka pertama KMT tertulis 1001 maka diimbau untuk segera menukarkan KMT-nya dengan edisi terbaru.
Integrasi antarmoda dapat melayani penumpang dengan lebih baik.
Masih banyak pengguna KRL yang pakai THB.
Saat ini, kata dia, tahapan masih dalam fase penyatuan instansi moda terkait.
Korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat B-3061-UOK nekat menerobos palang perlintasan meski palang sudah tertutup dan alarm peringatan kereta sudah menyala.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved