Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DATA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menunjukkan, TPST Bantargebang seluas 10,3 hektar diperkirakan tidak mampu menampung sampah lagi pada 2021 jika tidak dilakukan sejumlah upaya, seperti pemanfaatan ITF dan pengurangan sampah dari sumber.
Jumlah sampah yang diangkut dari Jakarta ke Bantargebang juga meningkat tiap tahun.
Dalam kunjungan kerja ke TPST Bantargebang, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau memastikan pengelolaan sampah warga Jakarta berjalan sesuai prosedur dan memiliki terobosan baru meski Jakarta tengah dilanda pandemi covid-19.
“Siang ini saya melakukan kunjungan ke TPST Bantargebang di wilayah Bekasi untuk mengecek, memastikan, pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita. Sekalipun memang adanya covid-19 ini, adanya pengurangan anggaran, namun kita terus mencarikan solusi agar program pekerjaan sampah ini berjalan dengan baik,” jelas Riza, Minggu (26/7).
TPST Bantargebang menerima sebanyak 7.702,06 ton sampah dari Jakarta per harinya dengan rincian sumber, yaitu pemukiman dan fasos/fasum 6.571 ton/hari (85,3%), pasar 5.931 ton/hari (7,7%), kawasan mandiri 260,48 ton/hari (3,4%), dan badan air serta Kepulauan Seribu 279,15 ton/hari (3,6%). Sementara itu, jumlah sampah yang berhasil diolah tak sebanding dengan sampah yang diterima per hari.
“Karena itu, kita ingin mencari terobosan-terobosan dalam pengelolaan sampah dan perlu segera mempercepat penyelesaian pembangunan ITF di beberapa titik wilayah DKI Jakarta, termasuk di Bantargebang ini,” tambahnya.
Baca juga : Anies: Anak dan Lansia belum Aman Keluar Rumah
Seperti diketahui, pada Maret 2018, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai pilot project nasional pengolahan sampah yang mampu menghasilkan listrik hingga 700 kw/jam dengan kapasitas sampah 100 ton/hari.
Saat ini, dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedang dilakukan pre-treatment untuk pengembangan PLTSa tersebut.
“Ketiga, kita ingin memastikan bahwa kerja sama antara BPPT dengan Pemprov yang sudah berjalan beberapa tahun ini bisa terus ditingkatkan lagi, termasuk tadi ada PR (pekerjaan rumah) untuk pengalihan aset dari BPPT ke DKI Jakarta,” jelas Ariza.
Politikus Partai Gerindra itu berharap, pengelolaan sampah dapat terus dilakukan secara optimal untuk masa depan yang lebih baik. Misalnya, teknologi Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS) hingga 470 m3/hari, pengelolaan gas landfill untuk menghasilkan energi listrik sebesar 3 MW, pengomposan, hingga penghijauan di TPST Bantargebang.
“Terakhir, kita ingin manfaatkan sampah ini untuk kepentingan yang lebih baik, humus countblock, campuran aspal, termasuk energi listrik. Jadi, yang hari ini akan ditingkatkan,” pungkasnya. (OL-7)
Pantai Ungkea, yang merupakan salah satu kawasan wisata dan habitat alami di Morowali Utara, menjadi fokus utama pembersihan dari sampah plastik dan berbagai jenis sampah lainnya.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Pembersihan sampah kiriman ini tidak hanya dilakukan di Pulau Lancang, tetapi juga di pulau-pulau lainnya setiap harinya.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Pulau sampah yang sebelumnya menggunung di sebuah behas tambak di kampung itu sudah tidak terlihat lagi dan hanya menyisakan beberapa sisa sampah berserakan .
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved