Walikota Bogor Minta Pemprov DKI Atur Jam Kerja Dua Shift

WALI Kota Bogor Bima Arya meminta agar Pemerintah Propinsi DKI Jakarta atau Gubernur Anies Baswedan melakukan intervensi pada perusahaan untuk pengaturan jam kerja. Hal itu disampaikan Bima setelah melakukan peninjauan dua hari berturut-turut di Stasiun Bogor.

"Saya menerima banyak laporan dari warga. Ada penumpukan di stasiun. Setelah dicek di sini memang ada penambahan sekitar 10 persen penumpang dibanding kemarin. Ini adalah efek mulai dibukanya beberapa kantor di Jakarta per hari Senin," ungkap Bima Arya.

Bima mengatakan, pihak PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan petugas gabungan sudah semaksimal mungkin menerapkan social distancing melalui isolatif, jaga jaraknya. Selain itu juga sudah disediakan 11 bus dari BPTJ, namun demikian tetap belum maksimal.

“Hari kedua, Selasa kami melihat kondisinya lebih baik dari kemarin. PT KAI dan KCI sudah mengatur dengan rapi di sini, jaga jarak semua di sini. Tapi tetap saya kira harus ada pengaturan yang lebih rinci dan rapi lagi. Karena begitu kantor-kantor lebih banyak dibuka, tidak akan bisa menampung arus penumpang, akan ada penumpukan,”ungkapnya.

Jadi lanjut Bima, kuncinya ada dua. Pertama memang pengaturan di sini harus lebih detil lagi. Untuk jaga jarak, disarankan menambah marka-marka lebih luas dan lebih banyak lagi.

Kedua, katanya, harus ada kebijakan di Jakarta terutama dari kantor- kantor. Mereka pasti punya data pekerja dari Bogor dan sebagainya. Jadi, sebaiknya ada kebijakan dispensasi, suapaya dari Bogor ini tidak berangkat bersamaan. Dari bogor ini dibuat shift.

"Ya, kalau semuanya sama perlakuannya akan seperti ini. Ini penambahan 10 persen. Bisa dibayangkan kalau penambahannya minggu depan diberlakukan normal baru, semua kantor dibuka akan kembali ke 20 ribu. Tidak mungkin diatur seperti ini, pasti nempel semua. Karena itu harus ada kebijakan di kantor- kantor Jakarta terkait dengan komuter atau jam kerjanya. Sehingga bisa dibuat shif agak siang, sehingga tidak menumpuk di pagi hari. Saya kira itu kuncinya," jelas Bima.

Bima mengatakan, melalui video conference dengan ketua gugus tugas, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan lima kepala daerah di Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi), usulan adanya jadwal KRL atau pengaturan jam kerja itu sudah disampaikan. Usulan itu diantaranya ada dia shift jam kerja yakni masuk jam 8 dan jam 11.

"Untuk ibu-ibu atau perempuan jam masuk pagi agar bisa pulang lebih cepat ke rumah. Kedua armada bus disediakan kantor -kantor, bukan hanya dari BPTJ karena tidak semua di stasiun. Dan ada tambahan petugas. Usulan ini direapon dan akan dimatangkan pusat,"katanya.

Sementara itu, menurut VP Corporate Communications PT KCI, Anne Purba, terhitung Senin (8/6) kemarin, tercatat ada 287 ribu penumpang, mulai pagi hingga malam hari.

Ane menjelaskan, jumlah itu telah jauh melebihi rata-rata pengguna di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu 180 ribu hingga 200 ribu setiap harinya.

Karena itu, PT KCI juga mengaku setuju, usulan Pemkot Bogor, agar Pemerintah DKI Jakarta memberlakuan shift jam kerja bagi para pegawainya. Hal itu untuk mengurangi terjadinya kepadatan penumpang. (OL-4)