Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) memprediksi dua juta warga Jabodetabek mengalami kemerosotan ekonomi yang parah imbas Covid-19.
Kelompok tersebut yang semula mandiri dengan penghasilan harian, tetapi saat ini mengharapkan bantuan pemerintah karena kehilangan pekerjaan.
"Dari 2 juta warga itu, 50% adalah ART yang mendapat perlindungan dari majikannya. Sisanya, sekitar 1 juta yang sebelumnya warga mampu karena kemandiriannya dan ber KTP bukan Jabodetabek," ujar Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno kepada Media Indonesia, Jakarta, Kamis (7/5).
Kondisi ekonomi yang parah, kata Djoko, membuat kelompok tersebut melakukan segala cara untuk pulang ke kampung halaman meski ada larangan mudik. Ia menyebut mereka itu ialah yang menjajakan daganganya dengan gerobak seperti penjual nasi goreng, bak mie atau penjual minuman keliling.
"Sekarang kelompok ini menjadi kelompok melarat dan mendekati sekarat. Sudah tidak punya uang hidup dan bayar tempat sewa. Supir taksi, supir bajaj, driver ojol juga termasuk ini," jelasnya.
Di samping itu, masih ada lagi sejumlah pekerja konstruksi yang hingga kini masih tetap bekerja di beberapa proyek konstruksi pemerintah dan swasta di Jabodetabek. Mereka ini mendapatkan penghasilan mingguan.
Pekerja konstruksi itu, sebut Djoko, mayoritas berasal dari luar wilayah Jabodetabek. Selama musim Lebaran ada jeda waktu sekitar dua minggu tidak bekerja.
"Jika pemerintah menghendaki agar mereka tidak mudik, maka berikanlah jaminan hidup berupa bantuan logistik selama berada di perantauan. Cukup memberatkan jika jaminan logistik untuk hidup kelompok ini dibebankan pada Pemda di Jabodetabek," terang Djoko.
Ia juga menyinggung soal hasil survei dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian soal Pengaruh Wabah Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2020.
Hasilnya, sebanyak 57% memutuskan untuk tidak mudik, 37% belum mudik dan 7% sudah mudik. Hasil survey kedua yang memutuskan tidak mudik meningkat 13% menjadi 69% Sementara yang belum mudik menurun menjadi 24%, semula 37%
Angka 24 persen ini, ungkap Djoko, yang masih punya hasrat ingin tetap mudik. Jika melihat data pemudik 2019 sebesar 18,34 juta, maka ada sekitar 4,4 juta masih minat mudik.
"Diperkirakan kelompok perantauan yang belum tertangani jaminan logistik masih berada di Jabodetabek sekitar 1 juta orang," pungkas Djoko. (OL-8).
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved