Ahli Tata Kota: PSBB Jabodetabek Efektif Jika Dilakukan Serentak

IKATAN Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta menilai pelaksanaan PSBB di Jabodetabek tidak berjalan optimal karena tidak dilaksanakan secara serempak. Masing-masing wilayah tersebut memiliki durasi waktu pelaksanaan yang berbeda-beda. PSBB di wilayah DKI Jakarta sendiri  jika tak diperpanjang, akan berakhir pada 23 April 2020, di Bogor, Depok, dan Bekasi pada 29 April 2020, dan di Tangerang Raya akan berakhir pada 1 Mei 2020.

Artinya, jika kegiatan perkantoran di DKI Jakarta akan kembali beroperasi pada 24 April mendatang, pekerja yang tinggal di wilayah BoDeBek dan Tangerang akan kembali menyerbu ibu kota. Hal tersebut menyebabkan tujuan PSBB tidak tercapai.

“Jabodetabek merupakan kesatuan fungsional wilayah kota yang tidak bisa dipisahkan. Jakarta sebagai core dan Bodetabek merupakan periphery-nya. Tanpa pekerja yang tinggal di Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang, pusat-pusat jasa dan perkantoran di Jakarta akan kekurangan tenaga kerja,” ujar Ketua IAP DKI, Dhani Muttaqin, dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Rabu (22/4).

Lebih lanjut, IAP DKI sudah lama mendorong gagasan pendekatan wilayah dalam menyusun kebijakan yang memiliki komponen ruang/ spasial. Dalam hal PSBB misalnya, kebijakan yang diterapkan harus memperhatikan batas administrasi wilayah. Tidak hanya itu, hal tersebut juga akan berkaitan pada banyak sektor, terutama sektor ekonomi yaitu perekonomian kota (urban economy).

Sebagai contoh, sebelum pandemi virus korona, KRL Commuter Line mengangkut antara 900 ribu sampai 1 juta penumpang per hari. Ketika PSBB dilaksanakan, perkantoran diminta melakukan kerja dari rumah. Kebijakan bekerja dari rumah membuat jumlah penumpang turun sebanyak 90%. Ini menunjukkan eratnya keterkaitan batas wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, PSBB hanya akan optimal ketika dilakukan secara serempak dan tersinkronisasi.

IAP DKI menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya maksimal mengatasi pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya. IAP DKI mendukung langkah tegas Gubernur Anies Baswedan menindak perusahaan yang tidak patuh pada PSBB, termasuk melibatkan aparat TNI dan kepolisian untuk patroli guna memastikan tidak ada warga Jakarta yang berkumpul melebihi lima orang di suatu tempat. Lebih lanjut, IAP DKI juga mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperpanjang PSBB sekaligus untuk sinkronisasi dengan wilayah sekitarnya. Ini adalah wujud semangat gotong royong dalam upaya memutus rantai penyebaran wabah corona.

Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) adalah sebuah organisasi yang berfungsi sebagai wadah pembinaan, komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, juga antara Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota dengan ahli lainnya, lembaga masyarakat, swasta, pemerintah dan internasional. (RO/OL-12)