DPRD DKI Usul RT/RW Dilibatkan Mendata Penerima Bansos Korona

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendorong Pemprov DKI Jakarta agar memaksimalkan peran perangkat masyarakat seperti RT dan RW untuk mendata penerima bantuan sosial selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat Covid-19.

Zita menyebut, RT dan RW selama ini adalah pihak yang paling mengetahui perkembangan kondisi warganya. Sehingga, jika terjadi perubahan dalam kondisi warga yang terdaftar menerima bansos, hal itu bisa segera dikordinasikan. Tujuannya agar pemberian bansos efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Baca juga: Kisruh Ojek Daring, Polda Metro Tetap Ikuti Pergub DKI

"Bansos harus disesuaikan dengan data lapangan. Libatkan yang paham seperti RT RW dan kader Dasawisma," terang Zita saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (15/5).

Ia pun memahami tidak mudah memperbarui data warga miskin dan rentan miskin dalam waktu mendadak selama adanya wabah Covid-19 ini. Namun, hal itu bisa dipermudah apabila peran RT dan RW bisa dimaksimalkan.

"Tapi saya paham tingkat kesulitannya. Data di DKI itu kurang akurat, yang mati pun terdaftar. Nah, ini perlunya berkoordinasi dengan RT/RW untuk mengevaluasi sesuai di lapangan," tukasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang sebelumnya membuka pendaftaran warga rentan miskin untuk bisa menerima bansos melalui RW. Menurutnya hak itu juga menjadi role model bagi daerah lain.

"Apa yang dilakukan pemprov sekarang sudah benar yaitu mengeluarkan form di mana warga yang berhak namun belum dapat bisa mendaftar dan warga tersebut akan dimasukkan ke data. Jadi datanya tidak statis tapi bisa dimodifikasi. Sudah baik," ungkapnya.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan ada 1,25 juta KK yang mendapat bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp149ribu selama masa PSBB. Pemprov DKI menjanjikan bukan hanya warga ber-KTP DKI tetapi juga warga non KTP DKI yang mendapat bantuan tersebut. (OL-6)