Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Pengendalian Banjir Terus Berlanjut

MI
09/4/2020 04:35
Pengendalian Banjir Terus Berlanjut
Normalisasi Sungai(ANTARA)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta, kemarin, menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kota dan kabupaten melalui telekonferensi.

Musrenbang yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah itu mengemukakan permintaan program pengendalian banjir untuk dilanjutkan.

Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi meminta sebanyak 10 kali di wilayahnyaagar bisa dinormalisasi. Normalisasi perlu dilakukan karena masih ada 56 titik rawan banjir di Jakarta Barat.

"Kami minta diprioritaskan normalisasi 10 kali yang melintasi wilayah Jakbar. Karena ini setidaknya bisa mengurangi," ungkap Rustam.

Sepuluh kali yang diminta untuk dinormalisasi tersebut ialah Kali Mooker vart, Kali Angke, Kali Sekretaris, Kali Pesanggrahan, Kali Apuran, Kali Beton, Kali Duri, Kali Semanan, Kali Krukut, dan Kali Semongol.

Sementara itu, anggota DPRD DKI dari daerah pemilihan Jakarta Pusat, Dani Anwar, meminta Pemprov DKI agar menambah rumah pompa di RW 12, kelurahan Utan Kayu. "Di wilayah ini banjir cukup tinggi dan lama saat tahun baru, dan saat beberapa kali Jakarta diguyur hujan ekstrem. Harap ini bisa menjadi bagian prioritas pembangunan Pemprov DKI," kata Dani.

Perhatian terhadap masalah banjir juga diminta Wali Kota Jakarta Timur, M Anwar, yang mengatakan wilayah timur salah satu wilayah yang paling terdampak banjir.

"Ada 33 kelurahan yang terdampak. Untuk penanganan banjir, porsi kegiatannya lebih banyak di Dinas Sumber Daya Air mencapai 60%, baru sisanya di suku dinas hanya 40%," kata Anwar.

Salah satu langkah sudah dilakukan, ialah membuat sodetan ke Kali Sunter Hulu. Luapan kali ini kerap menjadi bankir di Kelurahan Cipinang Melayu hingga 130 cm. Namun, dengan adanya sodetan, banjir kini berkurang menjadi 30 cm.

Sodetan yang sama pun ingin dibuat dari Waduk Kampung Rambutan. Ada lahan kewajiban pengembang seluas 5 ha yang hingga kini belum diserahterimakan asetnya ke Pemprov DKI dan bukan menjadi wewenang Pemkot Jaktim.

Anwar juga berharap program pengendalian bankir lainnya akan terus dilanjutkan, misalnya pembangunan sumur resapan dan drainase vertikal. Di Jaktim, selama ini sudah dibangun 1.020 drainase vertikal serta 628 sumur resapan.  (Put/J-1)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Msyaifullah
Berita Lainnya