Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi angkat bicara soal usulan kenaikan tarif parkir sebesar 20-30%. Ia meminta kepada Pemprov DKI agar hasil kenaikan tarif parkir itu tidak hanya untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) saja.
"Tapi kenaikan (pajak) itu bisa menurunkan tingkat kemacetan di DKI," kata Viani dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (12/3).
Baca juga: Status Pandemi, Indonesia Kaji Kebijakan Penanganan Covid-19
Viani juga menilai bahwa kenaikan tarif parkir bisa mengubah kebiasaan warga untuk menggunakan transportasi. Ia menuturkan apabila kebijakan itu diterapkan maka pelaku usaha mau tidak akan mengikuti aturan itu.
"Itu bagus supaya orang merasa bahwa kalau pakai kendaraan pribadi jauh lebih mahal karena ada tarif parkir naik. Lama-lama masyarakat akan mencari alternatif lain dengan kendaraan umum," kata Viani.
Anggota DPRD lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan Agustina H atau biasa disapa Tina Toon menuturkan bahwa aturan kenaikan tarif parkir yang dibuat DKI harus detail agar tidak diselewengkan uang itu.
"Kalau peraturan tidak rinci dan tidak detail bisa ditafsirkan secara bias. Jangan sampai dari aliran pajak dari warga ini tidak sampai ke Pemprov DKI. Sebaiknya itu dirinci supaya jelas aturan hukumnya," tandasnya.
Diketahui, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta telah resmi mengajukan revisi regulasi terkait pajak parkir ke DPRD Provinsi DKI Jakarta. Penyesuaian pajak parkir ini akan dilakukan berupa kenaikan tarif pajak.
Kebijakan kenaikan tarif parkir 20-30% itu telah dilakukan oleh sejumlah daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Tangerang.
Bapenda DKI Jakarta juga mengusulkan adanya pengaturan tempat parkir khusus dan pas kendaraan ke dalam pelabuhan yang saat ini belum dikenakan pajak parkir. (OL-6)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kota yang modern, efisien, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Pemprov Jakarta terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak
Proyek ini merupakan langkah nyata untuk memperluas kehadiran BWH Hotels di Indonesia dan mendukung pertumbuhan destinasi wisata dan bisnis di kawasan TB Simatupang, Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Pramono mengakui ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemprov Jakarta hendak membongkar tiang monorel yang mangkrak itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved