Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMINDAHAN pembuangan sampah Kota Depok ke Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo di Desa Kelapanunggal, Kabupaten Bogor yang rencananya akan dilakukan Januari ini ditunda.
Kepala bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Iyai Gumilar, mengatakan, pemindahan tersebut ditunda karena belum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
"Sedianya sampah Kota Depok sudah dipindah awal 2020, tapi karena surat belum ada balasan kita menunda pemindahan pembuangan sampah, " kata Iyai di kantornya, Kota Depok, Rabu (29/1).
Iyai mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah dua kali mengirimkan surat permintaan izin pembuangan sampah ke TPPAS Regional Lulut Nambo dikarenakan daya tampung TPA Cipayung sudah tidak memungkinkan. Tapi surat yang dilayangkan Pemkot sampai sekarang ini belum direspon.
"Surat permintaan pemindahan sampah kita layangkan dua kali tahun 2019 belum dibalas sampai sekarang. Sementara timbunan sampah terus tambah di TPA, tiap hari, timbunan sampah di TPA Cipayung sudah setinggi 23 meter," ujar Iyai.
Dikatakan Iyai, pada Oktober 2019, tim DLHK Kota Depok sudah melakukan pemantauan kesiapan lokasi dan segala fasilitas pendukung dari pelaksaaan pemindahan sampah tersebut.
"Kita dari Tim DLHK telah meninjau lokasi TPPAS Lulut Nambo, dan memang disana ada kendala teknis yang harus dibereskan sebelum memindahkan sampah. Kendala tersebut adalah pembangunan lokasi timbangan tonase sampah masih belum rampung," ujar Iyai.
Iyai mengaku, tidak tahu persis pemindahan sampah dari TPA Cipayung ke TPPAS Lulut Nambo kapan akan dilakukan. Total sampah Kota Depok yang akan dipindahkan jumlahnya 1300 ton per hari.
" Untuk memindahkan sampah Kota Depok ke TPPAS Lulut Nambo, Pemkot Depok harus membayar Rp138.000 per ton x 1300 ton sebesar Rp179.400.000 per hari kepada pihak pengelola TPPAS Lulut Nambo, " ucapnya. (OL-13)
Melampaui sidak terminal, inilah 5 kebijakan radikal Menteri LH Hanif Faisol untuk tuntaskan krisis sampah nasional melalui sistem MRF dan Gakkum.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran untuk mengurangi timbulan sampah selama perjalanan.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkirakan total sampah yang dihasilkan selama periode mudik bisa mencapai sekitar 71.960 ton.
Anggota DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pembangunan TPS 3R dan TPA modern di Pegunungan Bintang demi atasi masalah sampah di Oksibi
Pemda mengakui adanya kendala pengangkutan akibat daya tampung TPA yang sudah tidak memadai.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved