Anies Dukung Program Normalisasi

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya melunak terkait program normalisasi. Ia akan mendukung pembebasan lahan untuk melebarkan badan kali guna mencegah banjir.

Normalisasi merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tepatnya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Namun untuk pembebasan lahan ditangani oleh Pemprov DKI.

“Nanti kalau apraisal (cek lagi), baru kemudian antara Kementerian PUPR dengan warga dilakukan transaksi karena belanja tanah membeli bukan APBD, tapi APBN. yang pelebaran, netral tuh. Pelebaran sungai. Kita akan lakukan pembayaran, ini juga kita siapkan dasar hukum supaya kuat,” ungkap Anies di Balai Kota, kemarin.

Sebelumnya program normalisasi yang dijalankan sejak era Gubernur Joko Widodo hingga Basuki Tjahaja Purnama terhenti total saat era Anies karena ia enggan melakukan pembebasan lahan. Anies lebih memilih program naturalisasi.

Anies pun menyebut kini sudah mendukung pelebaran sungai. Ia menjamin akan menjalankan tugas yang menjadi wewenangnya dalam program normalisasi. Dalam menerapkan kewenangannya, ia tak lupa berkoordinasi dengan BBWSCC.

“Saya juga dengan Pak Basuki (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono), semua program akan kita saling support, dan beliau juga sampaikan, mana yang naturalisasi kita bantu. Mana yang normalisasi kita bantu. Jadi nggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kita,” tegasnya.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah menyebut pada 2020 ada 1,2km daerah aliran sungai (DAS) Kali Ciliwung yang ditargetkan untuk dinormalisasi. BBWSCC pun sementara ini menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk melakukan normalisasi.

“Di Pejaten, Jakarta Selatan ya. Kami harapkan tidak ada yang ‘bolong-bolong’ pembebasan lahannya. Karena kalau ada lahan yang belum dibebaskan di satu seksi misalnya itu merepotkan juga kan,” kata Bambang.

Ia pun sudah mengoordinasikan kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI agar mau melakukan pendekatan secara khusus kepada warga apabila menemui kesulitan dalam membebaskan lahan.
Bambang pun menyebut normalisasi berdiri sendiri tidak akan bisa menghilangkan banjir sepenuhnya. Harus ada kebijakan pendukung seperti dibangunnya dua waduk di Sukabumi yang menjadi hulu Kali Ciliwung.(Put/J-1)