PEMERINTAH provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru bisa menebus 171 ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah. Dana yang dikucurkan untuk menebus ijazah mencapai Rp688 juta. Dana tersebut untuk ijazah 171 siswa, mulai lulusan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Dalam hal ini, Pemprov DKI menggandeng Baznas DKI.
“Ini di sekolah swasta, bukan di sekolah negeri. Kalau sekolah negeri sudah kami genjot, harus beres. Angkanya ternyata fantastis. Begitu kami tanya, masih banyak, sekitar Rp2,6 miliar. Tapi beresin dulu yang Rp688 juta, sisanya nanti,” ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah di Gedung Balai Kota, Jakarta, Kamis (19/12).
Menurut Saefullah, ada 540 siswa yang mengajukan permintaan tebus ijazah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI. Namun, setelah diverifikasi oleh Pemprov DKI ternyata fakta di lapangan menunjukkan 171 siswa. Mereka tidak mampu membayar SPP bulanan hingga menunggak dan akibatnya mereka tidak bisa mengambil ijazah kelulusan.
“Saya rasa sekolah-sekolah swasta ini juga menanggung derita karena dia mendidik anak-anak. Sementara sekolah itu dalam mengoperasionalkan juga butuh biaya, merawat gedung, listrik. Sekolah juga harus membayar penjaga sekolah, tenaga pengajar, kan banyak itu. Itu kan enggak boleh tertunda (bayar SPP),” papar Saefullah.
Diketahui salah satu program Gubernur Anies Baswedan adalah mendorong sekolah berkualitas dan tuntas 100 persen. Namun, ironisnya ada kurang lebih 30 persen anak di Jakarta tidak menamatkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan menengah atas.
Dalam rangka education for all, kata Sekda, pihaknya menegaskan tidak membeda-bedakan bantuan pendidikan anak yang bersekolah di negeri atau swasta.
“Ini harus kami bereskan. Kalau sudah beres kan mereka tenang hatinya. Jadi, ini terjadinya di sekolah-sekolah swasta,” pungkasnya. (Ins/J-2)
