AISYAH Az Zahra, 25, masih menaruh harapan yang besar untuk memiliki hunian milik sendiri. Sejak tiga tahun terakhir, karyawan swasta itu tinggal dalam sebuah kontrakan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Bersama suami dan anaknya yang masih berusia dua tahun, ia tinggal di kontrakan tiga petak itu.
November 2018, Aisyah menaruh harapan tinggi. Dari Ciputat, ia pergi ke Pondok Kelapa, Jakarta Timur, untuk mendaftarkan diri pada program Solusi Rumah Warga. Program tersebut merupakan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni memiliki rumah dengan uang muka (down payment/DP) 0 rupiah.
Ia meluangkan waktu untuk melengkapi semua persyaratan, baik berkas-berkas asli maupun salinan, seperti KTP DKI Jakarta, NPWP, kartu keluarga, surat nikah, surat pernyataan belum memiliki rumah, dan surat pernyataan tidak pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah, ia kumpulkan dengan cermat.
Berita baik itu pun datang pada 24 Juli 2019. “Saya dapat e-mail lolos verifikasi tahap pertama,” kata Aisyah.
Namun, hingga akhir pekan lalu, kelanjutan kabar tersebut belum sampai ke tangan Aisyah. Ia sudah coba menghubungi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Begitu pun dengan pihak Bank DKI sebagai bank pelaksana program tersebut. Sayangnya, jawaban keduanya dinilai tidak memuaskan. “Masih proses, Bu,” ujar Aisyah menirukan jawaban petugas.
Aisyah sebenarnya hanya butuh kejelasan ihwal mendapatkan rumah impiannya. Kalau memang tidak dapat, kata dia, tidak masalah. Ia meminta Pemprov DKI menyediakan akses bagi para pemohon untuk mengetahui kejelasan atas tahapan permohonannya itu. Kini, ia hanya bisa berharap-harap cemas.
Aisyah pun mulai merasa tidak sabar karena sudah lama membayangkan bagaimana nyamannya tinggal di kawasan bernama Klapa Village tersebut. Hunian tipe 36 dengan dua kamar tidur, dalam bayangannya sesuai untuk keluarga kecilnya. Yang lebih penting, uang mukanya 0 rupiah.
“Makanya kalau sampai akhir tahun ini enggak dapat kabar, saya batalin, enggak mau ambil,” tegas Aisyah.
Terkait dengan lambatnya proses para pemohon untuk mendapatkan unit rumah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Dzikran Kurniawan menduga ada masalah dalam seleksi perbankan. Ia mencontohkan masalah-masalah tersebut, seperti kelengkapan berkas dan analisis perbankan para pemohon.
“Ini kan program pinjaman ya. Pinjamannya, misalkan, penghasilannya masuk, sisa uangnya sebenarnya masuk, cuma mungkin karena yang bersangkutan bersamaan punya cicilan motor misalnya, jadi sisa uang untuk nyicil rumah masih belum cukup,” paparnya. (Tri/X-6)
