Dua Pejabat DKI Mundur, PSI: Momentum Anies untuk Evaluasi

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana angkat bicara soal mundurnya dua pejabat tinggi pemprov DKI.

Menurutnya, hal itu seharusnya menjadi bahan evaluasi kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan agar tidak terjadi kesalahan dalam menginput usulan anggaran DKI.

"Kontrol kebijakan ada di gubernur. Saya sama sekali enggak salahkan mereka (dua pejabat yang mundur), karena semua tanggung jawab ada di gubernur. Harusnya kejadian ini jadi momentum untuk dia (Anies) evaluasi gaya kepemimpinanya," kata William di Jakarta, Jumat (1/11).

Dua anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri di tengah polemik rancangan anggaran yang bernilai fantastis dalam KUA-PPAS DKI 2020. William merupakan orang yang membeberkan usulan anggaran lem aibon DKI sebesar Rp82,8 miliar.

Baca juga: Pembahasan Anggaran Jalan Terus

Dua pejabat tinggi DKI yang mundur itu ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi.

"Menurut saya, ini mentalitas pejabat publik yang harus diubah. Artinya kalau ada gempa politik atau gempa kebijakan, gubernur yang seharusnya pasang badan lindungi anak buah, itu ksatria, menurut saya," ucap William.

Ia menambahkan, "Kalau PSI enggak mau salahkan PNS, karena pada dasarnya PNS siap transparan. Mereka sudah biasa dikritisi. Yang enggak transparan ini kan sebenarnya pak gubernurnya, karena kontrol kebijakan ada di dia." (OL-2)