Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberi isyarat bahwa calon wakil gubernur DKI Jakarta yang ada saat ini kurang memenuhi kriteria ideal yakni kurang pemahaman terhadap masalah Jakarta.
Prasetyo dalam tiap kesempatan kerap mengatakan cawagub DKI harus lah sangat memahami masalah-masalah Jakarta. Hal itu kembali disampaikan di depan awak media usai pelantikannya menjadi ketua DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10). Periode 2019-2024 menjadi masa kepemimpinan Prasetyo yang kedua setelah pada periode 2014-2019 lalu juga menjabat sebagai ketua DPRD DKI.
"Yang paling penting itu harus memahami masalah Jakarta. Karena masalah di Jakarta ini sangat banyak, sangat rumit," kata Prasetyo, Senin (14/10).
Ini bisa menjadi isyarat bahwa dua cawagub yang ada saat ini Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto tidak memenuhi kriteria itu. Padahal Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto telah diajukan menjadi cawagub sejak Februari lalu untuk dipilih menggantikan Sandiaga Uno yang undur diri pada Agustus 2018 guna menjadi cawapres pada Pilpres 2019.
Namun, usai Pansus Pemilihan Wagub menyerahkan draf tata tertib pemilihan, pemilihan wagub urung jua dilakukan dengan berbagai sebab.
Baca juga: Jadi Anggota DPR, Syaikhu Tetap Diusung PKS Isi Cawagub DKI
Ia pun menampik tidak memprioritaskan pemilihan wagub DKI di akhir masa jabatan kepemimpinannya pada periode sebelumnya.
Ia hanya berupaya memberikan waktu kepada dua partai pengusung pemenang Pilkada 2017 Anies Baswedan-Sandiaga Uno yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra untuk berkonsolidasi.
Prasetyo lagi-lagi memberikan isyarat agar kedua partai pengusung mempertimbangkan kembali dua cawagub yang diajukan.
"Saya rasa nggak mandek. Ini ranahnya partai pengusung. Mereka berdua harus duduk bareng menentukan calonnya siapa yang mau diajukan dan harus mengerti masalah Jakarta," ungkapnya.
Politikus PDIP ini akan segera mempersiapkan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Setelah pembentukan AKD selesai, barulah ia bisa memproses pemilihan wagub.(OL-5)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved