KETUA DPRD DKI Jakarta sementara Pantas Nainggolan menginginkan pimpinan komisi harus proposional dengan artian tidak harus semua pimpinan dari Fraksi PDI Perjuangan. Pimpinan komisi merupakan salah satu bagian dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2019-2022.
"Kita mengedepankan musyawarah mufakat (dalam menunjuk pimpinan komisi). Itu yang kita lakukan. Sudah berproses (lobi-lobi antarfraksi). Kita inginkan proporsional," kata Pantas saat dihubungi, Jakarta, Senin (7/10).
AKD periode 2019-2022 diketahui sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dimana, aturan tersebut menjadi acuan dalam membentuk lima komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Legislasi Daerah (Balegda).
Lebih lanjut, Pantas mengatakan lobi-lobi antarfraksi dalam menentukan pimpinan komisi tidak menemukan hambatan yang berarti. Setelah mendapatkan kesepakatan, tinggal dibawa ke rapat paripurna untuk diumumkan.
Baca juga: DKI Usulkan Anggaran Rp1,41 Triliun untuk Bangun Trotoar
Pengumuman tersebut akan dilakukan usai pelantikan pimpinan definitif DPRD DKI.
Menurut Pantas, saat ini, pihaknya menunggu Surat Keputusan (SK) mengenai persetujuan lima pimpinan definitif DPRD DKI
"Pokoknya kita musyawarah mufakat aja. Kita mencoba membumikan nilai nilai musyawarah untuk. lancar (lobinya) mudah-mudahan kita harapkan di paripurna tinggal pengumuman saja semua," ucap Pantas.
Untuk kursi ketua badan seperti Banggar dan Baleg langsung diisi pimpinan DPRD definitif. (OL-2)
