Kebijakan Anies Soal Ganjil Genap Dianggap Sesat Pikir

DIREKTUR Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad SafrudiN menepis anggapan jika aturan perluasan ganjil genap bisa meningkatkan kualitas udara. Ia menganggap aturan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu merupakan langkah yang salah dan sesat.

"Aturan ganjil genap itu salah langkah, sesat pikir. Masalahnya yang jadi sumber utama pencemaran udara itu kendaraan sepeda motor. Dalam ganjil-genap hanya mobil yang dibatasi," ujar Puput sapaan akrabnya di Kantor KPBB, Gedung Sarinah Thamrin Lantai 12, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Baca juga: Jakarta Hadapi Ancaman Unjuk Rasa, Anies Batal Terbang Ke Denmark

Puput menjelaskan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPBB, kendaraan yang menghasilkan jumlah polutan tertinggi per harinya adalah kendaraan bermotor dengan jumlah 8.500 ton atau 44,53 %. Lalu bus dengan 4.106 ton atau 21.43 % lalu mobil pribadi 2.712 ton atau 16,11%.

Diketahui, aturan perluasan ganjil genap sudah ditandatangani Anies dalam Pergub yang merupakan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

"Selain itu kebijakan itu juga primitif. Setiap polisi pelototin terus kendaraan mobil yang lewat (dijalur yang kena ganjil genap)," kata Puput.

KPBB bersama Koalisi Pejalan Kaki menilai apabila ingin mengurangi polusi udara dan kemacetan di Jakarta dan mengurangi kemacetan bisa menerapkan aturan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.

Senada dengan Puput, Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja sama Komnas HAM Esrom Hamonangan mengatakan kebijakan Anies tersebut tidak efektif mengurangi polusi yang ada di ibu kota.

"Tidak efektif, logikanya hari ini ada satu juta mobil berplat ganjil dimana mengumpulkan 10 ribu ton polutan, besok nyumbang lagi 10 ribu ton dari mobil yang berplat genap. Mengumpul di udara tiap harinya, ya enggak bisa kurangi polusi. Kalau mau hujan terus tiap harinya," tandas Esrom. (OL-8)