Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
UNTUK mengamankan pesepeda yang melintas di jalur khusus sepeda, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memasang kamera electronic traffic lawforce enforcement (ETLE). Tujuannya untuk merekam para pelanggar.
"Sekarang kan dari kepolisian akan membangun kamera ETLE di beberapa koridor ganjil genap. Nah, paralel dengan itu, kita tetapkan untuk jalur sepeda di koridor ganjil genap. Kita akan kombinasikan," ujar Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo saat dimintai konfirmasi, di Jakarta, kemarin.
(Dishub) DKI Jakarta membenarkan bahwa terjadi banyak pelanggaran di jalur sepeda.
"Hari Sabtu (21/9), saya mendapat laporan jalur sepeda ternyata banyak diokupasi oleh ojek online dan parkir roda empat. Paling banyak itu di Jl Pemuda dan Jl Pramuka," papar Syafrin.
Menurut Syafrin, Dishub DKI akan melakukan patroli setiap 3 jam sekali dengan bersepeda lalu melakukan sterilisasi dan sosialiasi.
"Itu memang sifatnya masih uji coba dan sosialisasi. Jadi, kita sifatnya frekuentif dan preventif," tandas Syafrin.
Pengamat transportasi yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno menegaskan kenyamanan jalur sepeda tidak akan dirasakan pesepeda selama mobilitas pengendara roda dua tidak dibatasi.
Menurut Djoko, pembatasan ruang gerak roda dua agar tidak mengokupasi jalur sepeda dapat dilakukan dengan memasang separator yang cukup seukuran dengan tinggi trotoar.
Selain itu, ada kabar baik lainnya, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan koneksi dengan angkutan massal menjadi salah satu kriteria sebuah jalan bisa dibangun jalur sepeda.
"Tujuannya untuk memudahkan warga yang hendak bermobilitas dengan angkutan massal, namun bisa tetap menggunakan sepeda," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho, Jakarta, kemarin.
Kritik dan denda
Maggi, pengendara sepeda motor, menyampaikan kritiknya atas keberadaan jalur sepeda. "Sebenarnya sih enggak terlalu perlu-perlu banget dibuat jalur khusus," ujar Maggi saat ditemui Media Indonesia, kemarin.
Menurutnya, pengguna sepeda, khususnya di wilayah Jakarta Timur, masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan pengendara motor. "Jadi, jalan itu enggak bisa terpakai secara maksimal karena khusus sepeda doang kan?" lanjutnya.
Maggi bahkan menilai keberadaan jalur sepeda membahayakan, baik bagi pengendara sepeda sendiri maupun kendaraan bermotor. Pasalnya, tidak ada rambu yang terpasang, khususnya di persimpangan.
Menurut Maggi, lebih banyak warga Jakarta yang naik Trans-Jakarta dibandingkan bersepeda.
Sementara itu, mengenai denda hingga Rp500 ribu, Maggi menyatakan keberatannya. "Karena kalau liat kondisinya Jakarta kan macet. Dendanya berlebih-an. Mungkin bisa ditilang," tambahnya.
Pengemudi ojek online, Toto, juga sependapat dengan Maggi. "Lumayan berat ya, cuma ngelanggar gini aja Rp500 ribu. Keberatan sih karena kita kan jemput-jemput penumpang. Agak enggak efisien," ujar Toto.
Ujang Rosyid, peloper koran yang setiap hari naik sepeda menilai denda itu sangat besar, tapi menurutnya penerapan denda tetap diperlukan sebagai pelajaran bagi pengendara motor. (Put/Tri/J-2)
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Seluruh tim pemenangan kedua paslon diingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang justru bisa berujung pada PSU.
Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 372 dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) di Pilkada 2024.
Pembangunan jalur sepeda tersebut dibangun berdasarkan tipologi jalan, volume kendaraan, dan perspektif ruang perkotaan.
Pramono juga mengatakan akan melakukan penertiban di jalur sepeda yang sebelumnya sudah dibangun oleh mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
PKS mengkritik keberadaan jalur sepeda di Jakarta yang dianggap belum ideal
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan mengurangi spesifikasi pada jalur sepeda.
Beberapa ruas jalan yang jalur sepedanya mengalami kerusakan di antaranya adalah di jalan Matraman, Salemba Raya, Tugu Tani, HOS Cokroaminoto, Ahmad Yani, serta DI Panjaitan.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau ambil pusing terkait laporan komunitas penggiat transportasi sepeda Bike To Work kepada Ombudsman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved