DPRD Pertanyakan Dasar Pemprov Rancang APBD DKI 2020 Rp95 Triliun

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengajukan draf Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 mencapai Rp95,6 triliun. Anggaran tersebut naik Rp6,9 triliun dari APBD DKI 2019 Rp89 triliun.

Terkait itu, Wakil Ketua Komisi C Jhonny Simajuntak mengatakan rancangan APBD 2020 tidak rasional dengan pertumbuhan ekonomi saat ini. Bahkan, pesimis dengan target yang akan dicapai.

"Ada juga prediksi pesimis, katakan karena efek dari perang dagang, Amerika dan Tiongkok, tentunya ada dampak negatif bagi Indonesia," kata Jhonny di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/8).

Terlepas dari kritik dan saran, anggota fraksi PDI Perjuangan itu tak memungkiri pihaknya harus mendukung optimisme Pemerintah DKI. Apalagi, dewan memiliki keterbatasan untuk masuk terlalu dalam.

"Sebagai upaya untuk mencoba, Pemda menganggap mereka mampu melakukannya, karena hitungan juga tentunya punya kajian khusus dan segala macamnya," sebutnya.

Baca juga: DPRD DKI: Integrasi Transportasi Umum tak Sesuai Janji Gubernur

Jhonny mewanti-wanti optimisme yang ditunjukkan pemerintah DKI Jakarta tidak sebatas pencitraan sehingga gagal mencapai target.

"Kalau pun meleset atau artinya misal sekadar hanya pemanis bibir saja, kan keliatan kalau tidak tercapai, misalnya jangkauan jauh dari apa yang direncanakan. Kalau meleset sedikit kan biasa itu, masih bisa ditolerir," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI, Triwisaksana, menyoroti nilai plafon yang dinilai surplus. Bahkan pertama kali dalam sejarah anggaran DKI. 

Rencana APBD 2020 surplus karena target pendapatan daerah diusulkan sebesar Rp87,2 triliun. Itu berasal dari pendapatan asli daerah Rp57,71 triliun, dana perimbangan Rp25,81 triliun, pendapatan lain-lain daerah sah Rp3,68 triliun.

Sedangkan rencana belanja daerah hanya dirancang Gubernur Anies Baswedan Rp84,2 triliun. Komponennya, belanja tidak langsung Rp37,35 triliun dan belanja langsung Rp46,84 triliun.

"Kenaikan signifikan terjadi di anggaran belanja langsung yang diusulkan hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing bidang," sebut pria yang akrab disapa Sani ini.

Setidaknya ada sembilan proritas yang diusulkan. Seluruhnya membutuhkan anggaran sebesar Rp46,84 triliun atau selisih Rp455 miliar dari tahun lalu.

Untuk belanja langsung dengan rencana KUA-PPAS APBD 2020 senilai Rp46,84 triliun, kegiatan dengan anggaran paling tinggi adalah Rehab total gedung sekolah, jaminan kesehatan daerah, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non PNS sekolah negeri.

Kemudian pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau hutan, pengadaan tanah bina marga, pengadaan tanah Sumber Daya Air, peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan non-PNS sekolah negeri, pembangunan trotoar beserta kelengkapan paket 1 dan pengadaan lahan MRT Fase.

Sedangkan untuk belanja tidak langsung, rencana KUA-PPAS tahun anggaran 2020 senilai Rp37,35 triliun. Dengan anggaran tertinggi untuk gaji dan tunjangan seluruh pegawai, anggota dewan hingga kepala daerah, Rp20 triliun, subsidi Rp8 triliun, bantuan sosial Rp4,8 triliun dan dana hibah Rp2,8 triliun.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut jumlah itu masih dalam rancangan dan pembahasan lebih lanjut.

"Ini baru rancangan, masih ada pembahasan, bisa berubah," sebutnya.

Anggaran kegiatan itu akan dibahas lebih detail dalam rapat komisi dan rapat gabungan pimpinan dalam dua hari ke depan.

Dalam paparan rencana KUA-PPAS tahun anggaran 2020 DKI selisih tertinggi yang menggenjot rencana anggaran adalah pendapatan daerah naik Rp87,2 miliar dari tahun 2019 Rp74,7 miliar.

Kemudian pendapatan asli daerah, Rp57 miliar, ditargetkan naik Rp7 miliar dari tahun 2019 yang berada di angka Rp50 miliar.(OL-5)