Rabu 14 Agustus 2019, 18:25 WIB

DPRD DKI: Integrasi Transportasi Umum tak Sesuai Janji Gubernur

Ferdian Ananda Majni | Megapolitan
DPRD DKI: Integrasi Transportasi Umum tak Sesuai Janji Gubernur

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
program Jak Lingko

 

WAKIL Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly Muhammad, mengatakan secara keseluruhan integrasi transportasi umum di ibu kota tidak sesuai janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Bahkan, program Jak Lingko untuk mengakomodir masyarakat beralih ke angkutan umum dinilai belum optimal.

"Transportasi umum untuk sekarang belum seperti apa yang dijanjikan gubernur," kata Ramly di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8).

Baca juga: Pembatasan Kendaraan Tingkatkan Kelancaran Trans-Jakarta

Anggota DPRD DKI dari fraksi Golkar itu menjelaskan keberadaan armada Jak Lingko sangat membantu integrasi. Namun, masih menggunakan cara konvensional untuk mengangkut penumpang karena keterbatasan armada.

"Jak Lingko sudah bagus tapi dari TJ (Trans-Jakarta) membatasi jumlah armada yang turun padahal Gubernur sudah menyampaikan akan membanjiri Jakarta dengan Jak Lingko," terangnya.

Menurutnya, seharusnya PT Trans Jakarta dapat mengoptimalkan kehadiran Jak Lingko dengan penambahan armada. Bahkan, kondisi itu semakin mendesak dengan adanya perluasan ganjil-genap.

"Jadi semua masyarakat harusnya terjamin dong, dia mau ke satu tempat bisa tepat waktu. Kita harus buat jaminan kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa sampai tujuan tepat waktu sehingga dia tidak pusing-pusing lagi mau naik kendaraan apa," paparnya.

Baca juga: Dinas Bina Marga Batalkan Dua Proyek Flyover Tahun ini

Ramly mengaku, kenyataannya armada Jak Lingko masih terbatas sehingga masyarakat harus menunggu lama. Padahal, sesuai janji gubernur semua akan terintegrasi secara cepat.

"Sebenarnya aturan yang dijanjikan gubernur kepada masyarakat per lima menit Jak Lingko jalan. Tapi yang diterapkan oleh TJ adalah law factor, jumlah penumpang banyak baru ditambah jumlah armadanya. Nah, ini kan terbalik-balik. Jadinya kasihan program gubernur terhambat karena itu," pungkasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More