Pilih Formula E atau Kesejahteraan Rakyat?

AJANG balap mobil listrk Formula E di Jakarta mendapat anggaran 20,79 juta pound sterling atau setara Rp360 miliar. Biaya yang dianggarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini tercantum dalam draf rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2019.

Anggota DPRD DKI Jhonny Simajuntak mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk penyelenggaraan event tersebut. "Saat seperti sekarang ini, pemda harusnya punya skala prioritas dalam menyejahterakan masyarakat. Untuk apa Formula E seperti itu," kata Jhonny di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/8).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan Pemprov DKI Jakarta seharusnya fokus dalam mengembangkan proyek fundamental yang bisa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. "Pak Gubernur harus bisa mencari sebuah program yang betul-betul prorakyat, orang-orang miskin dan sebagainya," tuturnya.

Namun demikian, Wakil Ketua Komisi C itu tak memungkiri penyelenggaraan Formula E bisa menjadi alternatif hiburan bagi masyarakat. Sayangnya, biaya besar yang dikeluarkan tidak relevan dengan perekonomian saat ini.

"Kegiatan seperti ini apa sih yang didapatkan? Enggak begitu penting. Biayanya besar. Memang hidup ini enggak mungkin monoton gitu aja, tapi tidak sekarang," terangnya.

Jhonny berpendapat seharusnya anggaran yang besar itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rusunawa. Jelas-jelas keberadaan rusunawa masih sangat dibutuhkan masyarakat Jakarta.

"Itu kritik kita karena banyak di antara kawan-kawan tidak begitu sreg (tidak sepakat) dengan program ini," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan kepastian Jakarta sebagai tuan rumah seri Formula E pada 2020 seusai kunjungannya ke Amerika Serikat. Namun, sebagai tuan rumah, Pemprov DKI Jakarta harus menyetor dana 20 juta pound sterling atau setara dengan Rp345,9 miliar. Dana itu harus disetorkan kepada Federasi Otomotif Internasional.

Penyelenggaraan Formula E ditaksir akan menghasilkan pergerakan ekonomi yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya penyelenggaraannya. "Dia menggerakkan perekonomian dan setiap penyelenggaraan tentu ada biayanya. Bahkan, pergerakan perekonomiannya, dalam proyeksi konservatif saja diperkirakan Rp1,2 triliun," ujar Anies seusai meresmikan informasi integrasi transportasi di Senayan, Jakarta, Selasa (13/8).

Presiden Joko Widodo, kata Anies, telah merestui penyelenggaraan Formula E sebab menurut Presiden, ada manfaat tangible dan non-tangible. "Non-tangible itu ialah Indonesia terekspos di dunia internasional. Jakarta terekspose sebagai promosi untuk mengundang lebih banyak orang ke Indonesia," jelas Anies. Hal itu disampaikan Presiden saat memanggil Anies ke Istana Selasa (13/8).

"Kita menyelenggarakan Asian Games juga mengeluarkan biaya. Anda selenggarakan GP, Anda selenggarakan F1, atau Anda jadi tuan rumah piala dunia, ada komitmen atau biaya yang harus dikeluarkan oleh penyelenggara," tegasnya.

Menurut Anies, biaya penyelenggaraan Formula E sepenuhnya akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui APBD, konsorsium badan usaha milik daerah, dan sponsor pihak swasta.