Kamis 01 Agustus 2019, 18:55 WIB

Ahli Sebut Girik Bukan Bukti Sah Kepemilikan atas Tanah

mediaindonesia.com | Megapolitan
Ahli Sebut Girik Bukan Bukti Sah Kepemilikan atas Tanah

Ist
Suasana sidang Kepemilikan atas Tanah di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat

 

GIRIK bukan barang bukti yang sah untuk memiliki sebidang atau lebih tanah. Barang bukti yang sah dan mempunyai kepastian hukum dalam memiliki tanah ialah sertifikat hak milik. Girik hanyalah bukti permulaan memiliki sebidang atau lebih atas tanah, bukan barang bukti kepemilikan sah dan mempunyai kepastian hukum.

Hal itu dikatakan pakar Hukum Pertanahan dari Universitas Pancasila Jakarta, BF Sihombing, di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, Kamis (1/8) sore.

Sihombing merupakan ahli yang dihadirkan penggugat dalam sidang sengketa tanah yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Sidang itu dipimpin Hakim Ramon Wahyudi. Para penggugat dalam perkara ini di antaranya Betsy Sujanto dan Tony Hartono dari 46 ahli waris. 

Para penggugat menggugat Muchdan Bakrie yang merupakan ahli waris almarhum HMT Bakrie (tergugat I), Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo-tergugat II), Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Pertanahan Kota Depok (turut tergugat I), Gubernur Jawa Barat (turut tergugat II), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok–Antasari (turut Tergugat III).

Keterangan ahli di atas sehubungan dengan tergugat mengklaim tanah tersebut di atas miliknya dengan dasar Girik C 1730, Persil 17 DI seluas ± 12,9500 hektare, yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Pada 1971, ayah tergugat I (almarhum HMT Bakrie) telah menerima tanahnya atas dasar Girik C 1730, Persil 17 DI seluas ± 12,9500 ha, yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, namun kemudian tanah tersebut terkena ketentuan tanah guntai/absentee, yakni tanah guntai adalah tanah yang pemiliknya bukan dari daerah bersangkutan. 

Tanah ini dikenakan sebagai tanah guntai/absentee berdasarkan ketentuan pemerintah.

Para penggugat memiliki tanah tersebut dengan alas hak sertifikat hak milik. Namun, ke-111 sertifikat hak milik yang dimiliki penggugat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sihombing mengatakan, sertifikat hak milik tidak bisa dibatalkan PTUN.  Sebab, keputusan PTUN bersifat administratif, yang tidak bisa membatalkan hak perdataan memiliki tanah.

"Yang bisa membatalkan sertifikat hak atas tanah sebagai hak keperdataan adalah pengadilan negeri. Keputusan hakim-hakim yang disidangkan di Pengadilan Negeri," tegas Sihombing.

Sihombing mengatakan, tanah yang sudah terkena sebagai guntai/absentee otomatis giriknya dicoret dan tidak berlaku laku lagi sejak dicoret oleh pejabat terkait.

Sampai saat ini, kavling masing-masing milik para penggugat tersebut telah ada site plan-nya dan sejak saat diperoleh hingga saat gugatan ini diajukan, fisik tanahnya masih dikuasai oleh para pengggugat.

Menurut Sihombing, tanah yang secara fisik dikuasai seseorang atau oleh satu pihak, maka siapa pun atau pihak lain tidak bisa menggugat ke PTUN. 

"Menguasai secara fisik artinya menempati tanah itu dengan batas-batal masih jelas. 

Kalau pun tidak ditempati tapi di atas tanah yang dimaksud ada bukti kepemilikan seperti pohon yang ditanam, kuburan, bangunan serta batas-batal masih jelas," kata dia.

Tarsisius Triyanto, salah satu kuasa hukum dari 46 orang yang merupakan ahli waris dan pensiunan PNS Departemen Luar Negeri (sekarang Kementerian Luar Negeri) yang bertindak sebagai penggugat dalam kasus ini sesaat sesuai sidang kasus ini, Kamis, mengatakan, sebelum tanah tersebut dimiliki oleh para penggugat, tanah tersebut merupakan tanah negara.

Yang mana negara telah menguasai tanah yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kabupaten Bogor atas dasar  Undang-Undang Pokok Agraria Nomo 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 Nomor 104 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Agraria tertanggal 8 Januari 1962 No.SK-VI/6/Ka dan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 tentang Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee atau Guntai.

Tanah milik ayah tergugat I (alm HMT Bakrie) atas dasar Girik Nomor 1730, Persil 17 DI seluas ± 12,9500 ha, yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kabupaten Bogor telah terkena ketentuan tanah guntai/absentee tersebut karena amarhum ayah tergugat I bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah, sehingga tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara.

 

Baca juga: Atasi Polusi, Dishub Sebut Bisa Lewat Aturan Kendaraan Pribadi

 

Berkaitan dengan tanah milik ayah tergugat I (alm HMT Bakrie) yang terkena ketentuan tanah guntai/absentee tersebut, berdasarkan arsip dokumen yang para penggugat miliki.

Ayah tergugat I (alm HMT Bakrie), pada 1963 bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta, telah mengetahui adanya ketentuan larangan pemilikan tanah absentee/guntai tersebut dan oleh petugas Panitia Land Reform tingkat Desa Rangkapan Jaya maupun tingkat kecamatan. 

Telah diberitahukan kepada ayah tergugat I (alm HMT Bakrie) baik dengan cara mendatangi secara langsung maupun dengan cara diundang.

Almarhum ayah tergugat I (alm HMT Bakrie) berdasarkan suratnya, tertanggal 16 September 1971 yang ditujukan kepada Kepala Agraria Kabupaten Bogor, telah menerima tanahnya letter C.1730 No. 123 seluas ± 12 ha terkena ketentuan Land Reform dan memohon agar kelebihan luas dari batas maksimum dapat dimohonkan kembali untuk diberikan kepada anak-anaknya.

Terhadap tanah milik ayah tergugat I (alm HMT Bakrie), pihak pemerintah juga telah menawari ganti rugi kepada bekas pemilik yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang telah diusulkan pada 1980 dan telah diperkuat dengan SK Dewan Pengurus Yayasan Dana Land Reform Pusat 1981 sebesar Rp647.500.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang mengatur: 'pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja, menghalang-halangi pengambilan tanah oleh pemerintah dan pembagiannya, sebagai yang dimaksud Pasal 2 ayat 2 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000, sedang tanahnya diambil oleh pemerintah tanpa ganti kerugian'.

Tanah alm HMT Bakrie yang telah dikuasai oleh negara tersebut awalnya diredistribusikan dan diberikan hak milik kepada 78 orang penggarap berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tertanggal 16 Desember 1965 Nomor V/B/54/Insp/1965 dengan luas tanah ± 10,2201 ha. 

Sedangkan sisanya seluas ± 2,7299 Ha dipergunakan untuk sarana desa, poliklinik dan lapangan olahraga.

Penerima redistribusi tersebut di atas tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diterapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Haknya yang antara lain membayar uang pemasukan kepada Negara, namun dijual kepada Karyawan Departemen Luar Negeri berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23 September 1967 Nomor 1 Depok/1967 yang dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Woworuntu Notaris/PPAT.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka Surat Keputusan Redistribusi kepada 78 orang penerima hak (Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 16 Desember 1965 No. V/B/54/Insp/1965) telah dicabut/dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan, tanggal 2 Agustus 1978 Nomor SK.81/DJA/1978 yang isinya menyebutkan, antara lain, pertama, tanah letter C 1730 No. 123, persil No.17, seluas 12.950 ha terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor yang dikenal sebagai tanah milik almarhum ayah Tergugat I (bertempat tinggal di Jakarta) dinyatakan tetap terkena ketentuan tanah absentee/guntai dan kepadanya dapat diberikan uang kerugian menurut tata cara dan syarat-syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedua, menetapkan kembali tanah-tanah yang dimaksud dalam dictum ke empat surat keputusan ini sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Ketiga, pengaturan kembali mengenai pemberian hak atas tanah yang dimaksud di atas, diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah up Kepala Direktorat 

Agraria Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dengan prioritas pertama diberikan kepada Karyawan Departemen Luar Negeri.

Keempat, memerintahkan kepada Bupati Kepala Daerah up. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor dan Gubernur Kepala Daerah up Kepala Direktorat Agraaria Propinsi Jawa Barat untuk memproses pemberian sesuatu hak atas tanah kepada karyawan Departemen Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam dictum ke enam Surat Keputusan ini.

Kelima,  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 2 Agustus 1978 Nomor  SK.81/DJA/1978 tersebut, kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Kepala Direktorat Agraria telah mengeluarkan Surat Keputusan, tertanggal 30 Maret 1979 No. 727/Dit.PHT/HM/1979 dan  telah memutuskan untuk memberikan hak milik kepada karyawan Departemen Luar Negeri, Mas Chan dkk (149 orang) atas tanah yang terletak di desa Rangkapandjaja, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor  dan atas hal tersebut oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor telah menerbitkan 111 (seratus sebelas) Sertifikat  atas nama Sukirman dkk, di mana sertifikat yang diterbitkan tersebut termasuk sertifikat hak milik para penggugat seluas 69,627 m² atas dasar Surat Keputusan Gubernur di atas. 

Sedangkan yang belum diterbitkan sertipikat sebanyak 38 sertifikat seluas 23,019 m² dan luas 2,7299 ha dipergunakan untuk sarana desa, klinik dan lapangan olahraga. (RO/OL-1)

Baca Juga

ANTARA

Penumpang KRL Terus Meningkat, KAI Commuter Minta Prokes Tetap Ditaati

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 19:00 WIB
semakin banyak pengguna yang kembali memanfaatkan KRL Commuter Line untuk beraktivitas terutama di hari...
MI/RAMDANI

Tanggapi Laporan LBH, Pemprov DKI Tegaskan Optimal Tangani Pandemi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 18:45 WIB
Pemprov DKI menegaskan secara optimal dan berupaya maksimal untuk utamakan keselamatan warga dari risiko paparan...
MI/Andri Widiyanto

Tes PCR Jadi Syarat Terbang, YLKI: Kebijakan Diskriminatif

👤Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 18:15 WIB
Harga Eceran Tertinggi (HET) tes PCR di lapangan kerap diakali oleh provider atau oknum dengan istilah PCR Ekspress, yang katanya...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Krisis Energi Eropa akan Memburuk

Jika situasinya tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan, ada potensi krisis ekonomi yang menghancurkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya