DPRD Minta Pemprov DKI Antisipasi Mafia Rumah DP Rp0

TINGGINYA minat warga terhadap rumah dengan uang muka atau down payment Rp0 membuka peluang adanya jual beli maupun sewa-menyewa unit hunian secara ilegal kepada warga lain dengan harga lebih mahal.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adanya 'mafia' yang melakukan hal tersebut.

"Itu boleh disebut sebagai mafia. Jadi Pemprov DKI harus memberantas mafia pembelian rumah DP 0 yang dilakukan oleh orang-orang berkemampuan tinggi," kata Bestari saat dihubungi, Senin (29/7).

Bestari menegaskan Pemprov DKI harus berkomitmen rumah DP Rp0 hanya untuk orang-orang dengan kemampuan rendah. Ia pun mengingatkan agar warga DKI yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi tidak mencoba-coba memiliki rumah tersebut.

"Saya juga mengingatkan warga Jakarta jangan serakah untuk kemudian membeli rumah tersebut, mencicil rumah tersebut untuk kepentingan ekonomi ke depan," ungkapnya.

Baca juga: 2.400 Pendaftar Rumah DP 0 akan Diverifikasi dan Diseleksi

Pemprov DKI harus terdepan dan seaktual mungkin dalam hal seleksi. Sehingga tidak ada warga ekonomi kelas atas yang mendaftar dan bisa lolos untuk memiliki rumah dengan harga Rp180 juta sampai RP300 juta.

Jikapun ada warga berekonomi cukup mampu memiliki rumah DP Rp 0, Bestari menegaskan Inspektorat DKI harus turun tangan menelusuri hal itu.

"Penyelidikan dan investigasi tekait keberadaan mafia yang menjadi calo pembelian rumah DP 0 untuk diperdagangkan suatu saat nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menyelesaikan pembangunan satu kompleks rumah DP Rp0 di Klapa Village, Jakarta Timur. Bulan depan, para warga yang telah mendaftar dan lolos bisa menempati rumah tersebut.

Rumah DP RP0 hanya diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah dengan rentang penghasilan gabungan suami dan istri hanya Rp4-7 juta.(OL-5)