Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Anggota PSI Dilaporkan ke Polisi

(Iam/Ssr/Put/J-1)
18/7/2019 23:00
 Anggota PSI Dilaporkan ke Polisi
Juru Bicara Bidang Hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest(MI/Adam Dwi)

TERTUNDANYA pemilihan Wakil Gubernur DKI memicu isu miring adanya politik uang akhirnya berbuntut hukum.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman melaporkan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest Tanudjaja ke Polda Metro Jaya karena merasa dicemarkan nama baiknya.

Taufiqurrahman seusai melaporkan Rian, Kamis (18/7), meminta penyidik benar-benar menegakkan hukum. "Kejadian yang dituduhkan terlapor itu enggak ada. Pemilihan wakil gubernur itu sendiri belum berlangsung," tandas Taufiqurrahman.

Rian dilaporkan terkait pernyataannya bahwa anggota DPRD DKI menerima sejumlah uang terkait pemilihan Wagub DKI. "Pokoknya untuk datang dikuorum, untuk datang duduk, itu ada uangnya. Jadi, nanti siapa pun ini bisa atur, apakah paripurna mau menyetujui atau menolak. Terserah yang mengatur. Siapa yang mau ikut diatur, ada uangnya, kebayang ya dan satu kursi ratusan juta. Tapi ini rumor ya sekali lagi, saya sampaikan, rumor," jelas Rian.

Ucapan Rian tersebut berbuntut hukum dengan tuduhan mencemarkan nama baik anggota dewan, melakukan fitnah, dan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran. Barang bukti yang dilampirkan meliputi keterangan pers dan cuplikan video.

Rian yang tidak lolos melaju ke DPR-RI dituduh melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 311 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 14 ayat (1), 2 UU No 1 Tahun 1945.

Pemilihan Wagub DKI memang krusial. Sudah 10 bulan Sandiaga Uno mengundurkan diri, tetapi belum juga terpilih penggantinya. Sudah tiga kali rapat pimpinan gabungan membahas dan mengesahkan tata tertib, tapi tetap saja batal dilaksanakan.

Inilah yang memicu munculnya dugaan-dugaan miring sebab cukup banyak anggota DPRD DKI periode 2014-2019 yang tidak terpilih pada periode 2019-2024. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menepis adanya bargaining sehingga pemilihan tetap alot.

Gembong optimistis pemilihan Wagub DKI dapat diselesaikan anggota DPRD periode 2014-2019. "Masih ada waktu kita menyelesaikan pada periode ini. Masih bisalah. Jangan berandai-andai terlalu jauh. Saya masih yakin pemilihan wagub kelar pada periode ini," tandas Gembong.

Optimistis PDIP berbanding terbalik dengan Partai Gerindra. "Kemungkinan besar mundur. Kan dewan yang milih, bukan orang lain. Jadi, kalau nanti dewan baru, ya tinggal lanjutin saja. Tatibnya ya sekarang disahkan," papar Mohamad Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra.

Sebenarnya, menurut Wakil Ketua Panitia Khusus Pemilihan Wagub DKI Bestari Barus, pansus sudah merancang tatib pemilihan. Kepastian pemilihan wagub berada di pundak pimpinan dewan. (Iam/Ssr/Put/J-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Triwinarno
Berita Lainnya