Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terbuka terhadap segala langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara salah satunya dengan modifikasi cuaca melalui hujan buatan.
Teknologi itu secara nasional dimiliki oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih, hujan buatan menjadi salah satu langkah jangka pendek untuk mengatasi pencemaran udara.
"Kalau panas seperti ini jadi partikel-partikel yang dihasilkan aktivitas di kota ini akhirnya akan menutup membentuk lapisan di atmosfer. Kalau ada hujan, lapisan ini terbuka kan seperti dicucilah. Seperti kita misalkan baju kalau kena air kan kotorannya bisa hilang. Kalau kotoran di udara kena hujan juga hilang menjadi lebih bersih," kata Andono di Balai Kota, Rabu (3/7).
Di sisi lain, Andono menegaskan kemungkinan hujan buatan akan dibuat di langit Jakarta masih akan dikaji serta dipertimbangkan. Saat ini pihaknya juga terus melakukan imbauan agar masyarakat mau beralih ke kendaraan umum.
Baca juga: Operasi Hujan Buatan BPPT Kandaskan Titik Api Karhutla Riau
Sebabnya, disinyalir kendaraan bermotor menyumbang 75% pencemaran udara di Ibu Kota.
"Kalau bisa naik angkutan umum, naiklah angkutan umum. Kan kalau angkutan umum selalu ada misal TransJakarta, koridor, yasudah di situ saja tidak usah bawa mobil sendiri. Karena emisinya sudah ditanggung di busnya. Lalu juga sudah ada MRT," tegasnya.
Ia menegaskan tugas pemerintah memang terus memperbaiki dan memberikan transportasi yang memadai. Namun, kesadaran untuk menggunakan angkutan umum tetap berada di pundak masyarakat.
Sehingga penting bagi masyarakat untuk menyadari polusi udara disebabkan oleh masyarakat dan dirasakan pula oleh masyarakat itu.
"Katanya tadi benar nggak udara Jakarta kotor? Ya kotor kan. Terus siapa yang mengotori? Kita semua. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya ya mulai dari kita semua bisa lakukan. Salah satunya itu, bukan itu saja masih banyak hal, ada modifikasi cuaca tetapi itu memang sebetulnya ada andil kesalahan kita. Seharusnya kita tanggung jawab kesalahan," tegasnya.(OL-5)
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
ERP lebih dari sekadar sistem elektronik, ERP adalah ujian keberanian politik kepemimpinan Pramono Anung - Rano Karno
BUPATI Sumedang Dony Ahmad Munir memerintahkan seluruh aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang menggunakan kendaraan umum untuk berangkat bekerja.
Pakar mengatakan perbaikan arus lalu lintas di Jakarta bisa dilakukan tanpa harus menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk sistem baru.
WARGA menyambut antusias program spesial tarif Rp1 untuk seluruh moda transportasi umum di Jakarta, yang berlaku hanya selama satu hari, Selasa, 1 Juli 2025.
Menhub Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pengguna angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran 2025 (21 Maret - 11 April 2025) tercatat mengalami kenaikan 8,5%
Djoko mengatakan layanan angkutan umum hingga kawasan perumahan merupakan kata kunci mengalihkan penggunan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved