Operasi Jadi Layanan Administrasi

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meniadakan Operasi Yustisi atau pemeriksaan dan pendataan terhadap pendatang dari luar Jakarta yang biasanya hadir di tiap arus balik Lebaran.

Ia mengubah sudut pandang Operasi Yustisi menjadi layanan jasa kependudukan.

"Karena itu, mulai tahun ini, tidak ada lagi istilah operasi. Yang ada ialah pelayanan jasa kependuduk-an untuk mereka yang bekerja di Jakarta," kata Anies saat melepas peserta Mudik Gratis di Silang Timur Monas, kemarin.

Ia mengungkapkan penghapusan operasi tersebut dilakukan lantaran Pemprov DKI tidak ingin seolah menutup Jakarta bagi warga daerah.

Anies pun menjamin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI terkait akan terbuka melayani pengurusan administrasi kependudukan bagi warga yang ingin mencari penghidupan di Ibu Kota.

Diketahui sejak Lebaran tahun lalu Anies telah meniadakan Operasi Yustisi. Ia menegaskan terminologi Operasi Yustisi pun selama ini hanya menyasar warga kelas menengah ke bawah. Padahal pendatang bukan hanya dari kelas menengah ke bawah, tetapi juga berasal dari kalangan ekonomi kuat serta berpendidikan.

Meskipun menghapus operasi itu, Anies mengimbau para pendatang yang hendak mencari pekerjaan di Jakarta untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan telah memiliki BPJS Kesehatan.

Selain itu, pendatang juga harus memiliki keterampilan dan memiliki pengalaman bekerja.

Namun, penghapusan Operasi Yustisi itu dikritik anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono.

Menurut Gembong, Operasi Yustisi dilakukan bukan berarti Pemprov DKI menolak warga dari daerah lain untuk datang ke Jakarta. Operasi Yustisi penting dilakukan untuk mengetahui potensi pertambahan penduduk Jakarta.

"Penting sekali itu. Bahwa nanti akan terlihat pertambahan penduduk yang terjadi setelah Lebaran itu seperti apa. Lalu program apa yang bisa dilakukan setelah ada data itu," kata Gembong.

Gembong juga menegaskan Operasi Yustisi baiknya dilakukan secara bertahap dan bukan hanya satu kali. Operasi Yustisi yang dilakukan berkali-kali dalam jangka waktu tertentu nantinya bisa menentukan warga pendatang yang tidak mampu produktif di Jakarta sehingga harus dipulangkan ke daerah asal atau pilihan lainnya ialah mendapat pembinaan.

Ia khawatir jika Operasi Yustisi tidak dilakukan, Pemprov DKI nantinya akan kewalahan dengan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat permasalahan penduduk.

"Jadi jangan sampai mereka yang datang ke sini akhirnya dibiarkan tidak produktif lalu akan menimbulkan masalah," tegas Gembong. (Put/J-1)