PENDAPATAN pajak Kota Bekasi di triwulan pertama 2019 memprihatinkan. Target pendapatan pajak sebanyak Rp8 miliar periode Januari-Maret baru tercapai Rp4 miliar.
“Keseimbangan fiskalnya masih memprihatinkan, saya lihat Rp2 miliar, Rp3 miliar, Rp4 miliar, saya masih belum melihat akurasi dari proses perencanaan,” ungkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Plaza Pemkot Kota Bekasi, Senin (1/4).
Baca juga: Jatipadang Banjir, Wali Kota Jaksel Minta Sudin SDA Dievaluasi
Menurut Rahmat, apabila pendapatan rata-rata baru Rp4 miliar, maka keseimbangan fiskalnya baru 50%. Realisasi realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk awal tahun 2019 selama tiga bulan ini masih jauh dari harapan.
Rahmat mengatakan, fenomena ini merupakan peringatan keras (lampu merah) bagi ASN di Kota Bekasi. Terutama bagi ASN yang bersentuhan dalam sektor pendapatan seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dinas Perhubungan dan sebagainya.
“Saya minta kepada pak Wakil Wali Kota Bekasi, saudari Sekda dan seluruh OPD yang ada untuk mensimplikasi sebuah proses yang dua tahun lalu sudah kita lakukan mengenai pendapatan,” jelasnya.
Saat ini, kata dia, kendala utama pendapatan asli daerah ada di pajak reklame. Padahal potensi reklame di Kota Bekasi sangat besar untuk gali di lapangan. Tapi habis waktu, bahkan pihak ketiga lebih banyak tidak menyelesaikan kewajibannya ketimbang berproses yang begitu panjang sampai enam bulan hingga setahun.
“Kita punya PPNS (Penyidik PNS), ada 50 orang kalau tidak salah. Jadi bagaimana mungkin kita mau menyeimbangkan sebuah proses perencanaan Rp 6,6 triliun (Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah 2019), kalau dari ketersediaan pagu fiskalnya masih jauh dari harapan,” tandas dia. (OL-6)
