Banyak Pejabat Diangkat karena Relasi Politik

Banyak pengisian jabatan publik di lingkup pemerintahan dan kementerian diduga diisi terkait dengan kepentingan politik dan nepotisme. Untuk itu, Ombudsman terus melakukan pengawasan ketat untuk mencegah praktik-praktik serupa.Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta, Teguh Nugroho, mengatakan dirinya menerima banyak laporan terkait praktik tersebut dari laporan masyarakat atau atas inisiatif sendiri pihak yang merasa dirugikan.

"Sejauh ini laporan yang kami terima lebih banyak terkait dengan kepentingan politik dan nepotisme," kata Teguh, di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan modus pengisian jabatan itu cukup beragam antara lain pengangkatan para pendukung atau relawan pejabat saat berkampanye menjadi pegawai tidak tetap pada level paling rendah.

Kemudian menaikkan jabatan para pendukung yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN). Mereka, kata Teguh, diangkat menjadi pejabat beberapa tingkat lebih tinggi.

"Selain itu, ada juga yang menem-patkan para pendukungnya di lembaga-lembaga ekonomi yang menjadi milik daerah seperti BUMN/BUMD dan tentu saja paling banyak penempatan pada jabatan staf ahli dan staf khusus bagi para timses," kata Teguh.

Dalam rangka mencegah praktik-praktik itu, menurut Teguh, pihaknya terus mengawasi seluruh proses seleksi para pejabat pada setiap wilayah yang menjadi jangkauan Ombudsman pusat maupun daerah. Ombudsman juga terus mendorong digitalisasi proses perekrutan pegawai tidak tetap.

"Kami juga tetap melakukan pengawasan atas proses CPNS dan pejabat-pejabat BUMN/BUMD. Itu yang paling rawan melakukan pengisian jabatan atas dasar kepentingan politik," kata Teguh.

Baca Juga: Kondisi Sungai Citarum sudah Lebih Baik

Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, mengaku, pihaknya sering mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya kejanggalan dalam pengisian jabatan di kementerian dan lembaga. Rifai pun telah menyampaikan kejanggalan tersebut ke kementerian dan lembaga terkait lainnya agar ditindaklanjuti.

"Kami sudah mengingatkan dan memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga, tetapi kerap mereka abaikan," kata Rifai.

Ombudsman RI, lanjut Rifai, akan terus memantau kepatuhan kementerian dan lembaga dalam menjalankan rekomendasi Ombudsman untuk mengantisipasi potensi jual beli jabatan.

"Kalau tidak patuh juga, saya akan ngomong terang-terangan. Kami akan buka kementerian atau lembaga yang tidak patuh," ancam Rifai.

Mempertanyakan

Terkait pengisian jabatan tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta beberapa waktu lalu mempertanyakan keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam melantik pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI dari Partai Hanura, Veri Yonnevil, mengritik keputusan Anies melantik melantik dan mengambil tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tentu Gubernur memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang dianggap kredibilitasnya tinggi. Cuma persoalannya ialah bahwa Gubernur tidak belajar dari pengalaman, bahwa menempatkan seseorang itu harus sesuai dengan 'basic' (dasar) dan kemampuannya," kata Veri.

Malahan, lanjut Veri, beberapa kepala dinas yang seharusnya dilantik, namun dinilai tidak sesuai, akhirnya tidak jadi dilantik karena Gubernur memilih berdasarkan masukan tim suksesnya. Veri menyayangkan orang yang lulus tes seleksi kepala dinas, namun tidak dilantik dan ini sama halnya dengan inkonsistensi Gubernur terhadap kebijakannya. (Ant/J-2).