Tarif MRT Ditentukan Lusa

PIHAK PT Mass Rapid Transit Jakarta tetap akan menggratiskan ongkos penumpang hingga akhir Maret 2019 meski operasi komersial moda raya terpadu (MRT) itu diresmikan pada Minggu (24/3).

Penumpang tetap harus membeli tiket pada Senin (25/3) dan melakukan tap in, tapi saldonya tidak akan terpotong.

“Mulai berbayar 1 April. Kita punya waktu satu minggu untuk operasikan MRT secara gratis,” ujar Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P ­Sabandar, di Kantor PT MRT Jakarta, ­kemarin.

Tarif MRT baru akan ditetapkan lusa (Senin, 25/3) melalui rapat pimpinan gabungan (rapimgab). Tentang perizinan pengoperasian MRT, lanjutnya, sudah diterbitkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No 524 tentang izin operasi kereta api prasarana umum dan Kepgub No 525 tentang sarana.

Menurut rencana, proyek MRT Jakarta akan diresmikan Presiden Joko Widodo.
Terkait dengan tarif MRT, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik sempat mengusulkan supaya warga Jakarta digratiskan seterusnya. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hal itu sulit diwujudkan.

“Untuk usulan tersebut, saya rasa tidak. Mari kita semuanya berbagi. Ini semua adalah fasilitas yang dimanfaatkan, ada subsidinya, dan itu semuanya nanti berbayar,” jelas Anies di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Di sisi lain, pada uji coba kemarin, masyarakat masih terlihat berebut dengan saling dorong saat memasuki MRT di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Stasiun Lebak Bulus. Budaya antre ­masyarakat Indonesia agaknya belum  berubah dalam menggunakan fasilitas umum.

Selain itu, masyarakat menge-luhkan masih kurangnya papan informasi kedatangan kereta yang hanya ada dua. ­Masyarakat meminta jumlah papan informasi ditambah agar penumpang dengan mudah mendapatkan informasi kedatangan kereta.

“Iya, budaya kita masih suka dorong-dorongan ya, itu kekurangan kita memang. Tadi ramai banget, ya, full itu satu kereta, tetapi nggak berimpitan kayak di KRL sih,” kata seorang penumpang, Kamalia, 21.

Otoritas transportasi
Untuk mengatur sistem transportasi seluruh moda, dari bus Trans-Jakarta, kereta ­commuterline, lintas rel terpadu (LRT), MRT, hingga tol, pemerintah akan membentuk badan otoritas transportasi Jabodetabek. Dengan adanya lembaga yang ditargetkan terbentuk pada Juli mendatang itu, sistem transportasi di Jabodetabek diharapkan lebih ter­koordinasi dan ­terintegrasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, saat ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang berada di bawah Kementeri­an Perhubungan belum bisa melaksanakan tugas secara maksimal karena keterbatasan kewenangan.

“Sebab itu diperlukan otoritas dengan tingkat kewenangan lebih tinggi yang tidak berada di bawah naungan kementerian sehingga mereka bisa mengambil keputusan atas suatu hal. Berdasarkan hasil di sidang kabinet, otoritas itu nanti berbentuk BUMD,” jelasnya.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Iskandar Abubakar menilai hingga saat ini BPTJ masih belum berhasil menyelesaikan masalah ­transportasi di Ibu Kota dan sekitarnya.

“Kewenangan atas ­trans­­­portasi masih berada di bawah pemda dan kementeri­an sehingga BPTJ tidak leluasa menyusun kebijakan. Padahal transportasi itu masalah multi­dimensi yang tidak mengenal batas administrasi dan kewenangan,” tutur Iskandar.

Terpisah, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Agung Wicaksono mengatakan pihaknya membuka lima rute baru terintegrasi dengan stasiun MRT Jakarta mulai kemarin.

Kelima rute baru itu ialah BSD-Bundaran Senayan (S12), Bintaro-Blok M (S31), Pondok Cabe-Tanah Abang (S41), Jatijajar-Lebak Bulus (D21), Cinere-Kuningan (D31).

“Rute Bintaro-Blok M, BSD-Bundaran Senayan, dan Cinere-Kuningan dilayani menggunakan bus premium Royaltrans. Tarif bus Royaltrans seharga Rp20.000,” ujarnya dalam siaran pers, kemarin. (Pra/Fer/*/X-7)