ERP belum Siap, Ganjil Genap Bisa Diperpanjang

Program jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota belum berjalan. Program ERP idealnya berjalan beriring-an dengan pengoperasian moda raya terpadu (MRT) yang dalam waktu dekat akan segera resmi beroperasi. Sekretaris Dishub DKI Budi Setiawan ditemui di DPRD DKI Jakarta seusai membahas tarif MRT, kemarin, mengatakan saat ini proses lelang ERP masih berlangsung. Namun, ia menegaskan target penerapan ERP tidak akan mundur yakni tahun ini.

Belum siapnya ERP pun membuat Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus memutar otak agar masyarakat pengguna kendaraan pribadi bisa tetap terdorong untuk beralih ke angkutan massal. Salah satunya dengan memperpanjang kebijakan pembatasan kendaraan dengan pelat nomor ganjil dan genap. "Mendukung MRT itu di antaranya dengan ERP. Tapi, kalau ERP belum siap ya bisa saja ganjil genap kami perpanjang. Nanti akan ada evaluasi per enam bulan," kata Budi.

Melalui evaluasi per enam bulan itu Budi menjelaskan apabila ganjil genap terbukti efektif mengurangi kemacetan, kebijakan tersebut pun akan diperpanjang. "Maka kita lihat dulu ya evaluasinya nanti," terangnya. Ganjil genap diberlakukan mulai 2 Januari lalu setelah sebelumnya diberlakukan bersamaan dengan perhelatan Asian Games dan Asian Paragames 2018 silam.

Sementara itu, ERP merupakan program yang menerapkan pembayaran tarif tertentu bagi tiap kendaraan yang hendak memasuki kawasan jalan tertentu. Di Jakarta kawasan ERP sedianya akan diterapkan di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Barat serta Jalan HR Rasuna Said. ERP dimaksudkan menerapkan tarif tinggi bagi pengendara kendaraan pribadi. Semakin padat kawasan, tarifnya akan semakin tinggi tarifnya.

"Jadi memang masyarakat diharapkan mau beralih ke kendaraan umum ketika merasa tarif ERP sangat tinggi. Makanya penerapan ERP menjadi komponen pendukung angkutan massal," ungkap Budi.

Wacana penerapan sistem ERP sebenarnya sudah digaungkan sejak masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) pada 2015. Pemprov DKI juga telah melakukan persiapan lelang proyek. Ada dua perusahaan yang telah mengajukan penawaran dan melaksanakan uji coba yakni Kapsch asal Swedia dan Qfree asal Norwegia. Namun, belakangan kedua perusahaan teknologi dan komunikasi itu mengundurkan diri. Pemprov DKI sendiri masih menunggu fatwa dari Kejaksanaan Agung terkait lelang proyek ERP. (Put/J-2)