Pergub TGUPP Wadahi Pegawai Negeri

JUNAEDI merasakan benar kewenangan besar yang dimiliki Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Wakil Bupati Kepulauan Seribu itu mengusulkan pembangunan celah di antara tanggul pencegah rob di Pelabuhan Penumpang Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara. "Saya melihat celah di tanggul yang lebarnya 1 meter bisa diperbesar menjadi 3 meter sehingga mobil bisa keluar masuk. Cara itu akan membuat harga barang yang dikirim ke warga di Kepulauan Seribu bisa turun," ujarnya.

Pembangunan tanggul setinggi 4 meter itu memang telah membuat biaya pengangkutan barang membengkak. Pasalnya, para kuli panggul meminta ongkos lebih karena jalanan yang menanjak cukup tajam terdampak pembangunan tanggul. Pelebaran celah tanggul merupakan solusi jangka pendek. Solusi jangka panjangnya ialah membangun jalan layang menuju Pelabuhan Kali Adem.

"Kami masih harus berkoordinasi dengan TGUPP dan dinas terkait, untuk segera membangun akses jalan di celah tanggul," aku Junaedi. Di mata Gubernur Anies Baswedan, TGUPP juga sangat penting. Buktinya, tahun ini, dia kembali menggulirkan aturan yang berpihak pada tim ini. Aturan yang diterbitkan berupa Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019. Jika aturan sebelumnya, anggota TGUPP dibatasi hanya 73 orang, kali ini pergub memberi keleluasaan untuk ditambah.

Fasilitas tambahan juga akan diberikan kepada anggota tim. Selain honor yang diberikan setiap bulan, mereka juga akan mendapat uang transportasi. Aturan yang sebelumnya tidak ada. Suara sumbang pun langsung mengarah ke Anies. Tidak hanya dari kalangan pengamat, tapi juga anggota DPRD yang berasal dari partai pendukungnya sendiri.

Baca Juga: Pengawal Jenazah Rusak Palang Pintu Otomatis GT Cengkareng

"Kalau tambah anggota, dari mana dana untuk honor mereka. Apalagi jika mereka juga mendapat tunjangan transportasi," papar Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik. Ia menyatakan APBD 2019 hanya menganggarkan honor untuk 73 anggota TGUPP. Tunjangan transportasi juga tidak pernah disenggol. Sebelum bola liar menjadi gulungan yang besar, Anies buru-buru menetralkan isu itu. "Tidak ada perubahan jumlah anggota TGUPP. Pergub hanya memberi ruang bagi PNS menjadi anggota karena aturan sebelumnya tidak memungkinkan," tuturnya, kemarin.

Dengan pergub baru, lanjutnya, banyak PNS bisa diundang masuk. "TGUPP tetap berjumlah 73 orang, termasuk ketua. Masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan masalah ini." Menurut Anies, isu TGUPP ini diramaikan dan digoreng-goreng sejumlah pihak. (*/J-3)