Jual Saham Delta Anies tidak Butuh Kajian

 ANIES Baswedan masih keukeuh akan menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk. Alasannya sederhana, saham yang bernilai Rp1,2 triliun itu akan lebih berdaya guna jika digunakan untuk membantu usaha masyarakat, bukan usaha produksi bir yang dilakukan PT Delta Djakarta."Tidak perlu dilakukan kajian. Ini uang kita, jumlahnya Rp1,2 triliun yang akan digunakan untuk rakyat," ungkap Gubernur DKI Jakarta itu, kemarin.

Pilihannya, lanjut dia, sangat sederhana sehingga tidak perlu kajian yang terlalu rumit. Anies meyakini uang penjualan saham akan lebih bermanfaat untuk kegiatan lain, yakni membangun masyarakat banyak. Pernyataan Anies itu dilontarkan karena niatnya melepas saham PT Delta Djakarta banyak menimbulkan pro dan kontra. Politikus dari partai pendukung Anies menyatakan setuju, sedangkan dari partai seberang terus menolak.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mensyaratkan Pemprov DKI harus membuat kajian lebih dulu. "Apa yang mesti dibahas, kajiannya saja belum ada." Bahkan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi pun mentah-mentah menolak rencana itu. "Sejak berdiri, perusahaan itu tidak pernah merugikan pemprov. Saya minta gubernur memikirkan ulang rencananya karena tidak masuk akal," tutur Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Baca Juga: Anies Ingin Wagub Diputuskan Sebelum Pilpres

Anies mengaku sudah dua kali mengirim surat kepada Ketua DPRD untuk mendapat persetujuan, yakni pada Mei 2018 dan 31 Januari lalu. "Masukan bisa diberikan di dalam agenda pembahasan dan setelah itu didiskusikan. Kalau tidak dimasukkan ke agenda pembahasan, ya tidak ada diskusi," tandasnya. Dia pun meminta DPRD tidak melakukan langkah yang salah. "Jangan dibalik diskusi dulu baru agenda."

Sekali lagi, Anies meminta surat permohonan persetujuan penjualan saham yang ia kirim segera dijadikan agenda pembahasan di DPRD. Jangan sampai hanya lewat media.

Besaran saham milik Pemprov DKI di Delta Djakarta mencapai 26,25% atau senilai Rp1,2 triliun. Dari saham itu, setiap tahunnya pemprov mendapat bagian dividen sebesar Rp38 miliar. "Besaran dividen itu hampir sama dengan pajak yang harus dibayarkan Alexis sebesar Rp36 miliar per tahun. Untuk sampai ke Rp1,2 triliun dengan dividen sebesar itu, kita butuh waktu tunggu selama 40 tahun," jelas Anies. (Ant/J-3)