Fraksi Gerindra mulai Gerilya Lobi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan tengah melobi fraksi-fraksi yang ada di DPRD untuk mendukung rencana Gubernur DKI melepas kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk, produsen sekaligus distributor bir.

"Saya sudah mulai jalan hari ini, ada beberapa yang sudah oke," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Taufik yang juga menjabat Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra itu menambahkan, sejak awal fraksinya setuju dengan rencana gubernur itu.

"Tidak perlu banyak argumen atas dukungan Gerindra terhadap rencana itu. Kebijakan itu merupakan salah satu program gubernur untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta," ujarnya.

Taufik percaya, dengan 15 kursi yang dimiliki Gerindra di DPRD, dari total 106 kursi, fraksinya dapat menjadi motor penggalangan dukungan terhadap rencana gubernur tersebut.

Ia juga telah mengagendakan rapat pimpinan DPRD pada Rabu (13/3) untuk membahas surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta persetujuan DPRD atas rencana pelepasan saham itu.

Baca juga : Gerindra Segera Ajak Semua Fraksi Bahas Penjualan Saham PT Delta

"Rabu (13/3) ada rapim. Setelah rapat paripurna, kita ada rapim. Rapim enggak bahas satu, tapi banyak hal, ada beberapa persoalan," sebutnya.

Sikap Fraksi Partai Gerindra itu berhadapan dengan Fraksi PDIP yang menjadi fraksi mayoritas di DPRD.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan fraksinya yang memiliki 28 kursi di DPRD itu meminta Pemprov DKI lebih dulu membuat kajian sebelum mengajukan rencana pelepasan saham itu.

"Ini apa yang mesti dibahas, kajiannya saja belum ada," kata Gembong.

Dia menambahkan, ketika pemprov berencana melepas aset, pemprov harus megikuti mekanisme dan prosedur yang diatur.

"Ini panjang urusannya, tidak sesederhana itu. Jadi, harus harus komprehensif kita bahasnya," jelasnya.

Ia menambahkan, Fraksi PDIP tentunya akan sepakat apabila proses pelepasan saham itu melewati kajian yang dibahas bersama.

"Sebetulnya dewan ini belum pada tataran sikap setuju atau tidak setuju, tetapi dewan menunggu kajian dari eksekutif," paparnya. (Fer/J-1)