DPRD DKI Kembali Bahas Tarif MRT dan LRT Besok

PENETAPAN tarif Moda Raya Terpadu (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) akan dilanjutkan besok (12/3). Komisi C dan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan membahasnya.  

Penetapan tersebut sebagai bentuk lanjutan dari rapat penetapan yang diadakan pekan lalu oleh Komisi C dan pihak terkait yang menemui kebuntuan. Rapat penetapan tarif MRT/LRT pekan lalu terhenti karena DPRD DKI menganggap subsidi yang diajukan oleh PT MRT dan PT LRT terlalu tinggi.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan subsidi yang diajukan tinggi untuk menekan tarif agar lebih rendah sehingga terjangkau masyarakat luas. Tarif tersebut diusulkan oleh berbagai pihak terkait. Ada tiga usulan skema tarif MRT dan LRT. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan tarif untuk MRT sebesar Rp12.000 dan untuk LRT sebesar Rp10.800.

Usulan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk MRT sebesar Rp8.500-Rp10.000 dan untuk LRT sebesar Rp5.000-Rp7.000. Pemprov DKI Jakarta sendiri mengusulkan untuk MRT tiap penumpang dikenai tarif sebesar Rp10.000 dan untuk LRT sebesar Rp6.000.

Penetapan tarif MRT masih dirancang untuk lebih menyesuaikan dengan ekonomi warga Jakarta. Hal tersebut harus dilakukan demi menurunkan subsidi yang menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI Jakarta terbilang cukup tinggi. Jika tanpa subsidi, tarif MRT dan LRT akan memberatkan masyarakat.

"Kami merancang dengan penggunaan transportasi menyesuaikan ekonomi masyarakat, sehingga moda tersebut dapat memenuhi target penumpang," kata Sekretaris Perusahaan PT MRT, Kamaludin, di Jakarta, Jumat (11/3).

DPRD baru akan melanjutkan pembahasan  tarif MRT/LRT besok. Diskusi yang akan dilakukan bersama komisi tersebut akan diadakan pukul 10.00 WIB.

Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) berharap pembahasan tarif dengan DPRD akan menghasilkan besaran yang paling tepat.

"Penetapan tarif ini sangat sensitif dan sangat menentukan orang berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, BPTJ masih menunggu sinyal dari pihak DPRD berapa tarif yang dapat dijangkau masyarakat. Karena kami mengelola transportasi oleh Pemprov DKI kita akan menunggu respons dari DPRD DKI dulu," papar kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono. (A-2)